Connect with us

Pemerintahan

RSUD Barat Pakai Skema KPBU, Ketua Dewan Beri Garansi Hukum

Diterbitkan

||

FGD - Dalam Forum Group Discussion (FGD) pembangunan RSUD Barat mendadak Ketua DPRD Sidoarjo, Usman memberikan garansi dan jaminan hukum siap bertanggungjawab dihadapan para undangan, Senin (18/11/2019)
FGD - Dalam Forum Group Discussion (FGD) pembangunan RSUD Barat mendadak Ketua DPRD Sidoarjo, Usman memberikan garansi dan jaminan hukum siap bertanggungjawab dihadapan para undangan, Senin (18/11/2019)

Memontum Sidoarjo – Rencana pembangunan RSUD Barat masih terus berpolemik. Ini menyusul Pemkab Sidoarjo tetap ngotot pembangunan RSUD Barat tetap menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Namun sebagian anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah kalangan menilai lebih baik pembangunan RSUD Barat menggunakan APBD. Hal ini lantaran APBD Sidoarjo masih mencukupi untuk pembangunan RSUD Tipe C itu.

Meski demikian semua sepakat untuk membangun RSUD Barat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Hanya saja, mereka masih berpolemik soal skema anggaran pembangunan RSUD di wilayah Krian itu.

Saat ini, DPRD Sidoarjo sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) KPBU untuk Pembangunan RSUD Barat. Langkah inu untuk menentukan apakah para wakil rakyat itu menyetujui penggunaan sistem KPBU atau tidak.

Saat perjalanan kerja Pansus KPBU itu, DPRD Sidoarjo menggelar Focus group Discussion (FGD). Dalam FGD itu pimpinan DPRD Sidoarjo mengundang para pakar, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait. Diantaranya LSM, wartawan, tokoh partai dan tokoh masyarakat.

“Yang perlu diketahaui, sebelumnya teman-teman (anggota Pansus KPBU) sudah kunker ke beberapa daerah, berkonsultasi dengan sejumlah lembaga dan institusi terkait untuk mengkaji pembangunan RSUD Barat itu. Sekarang kami menggelar FGD. FGD ini sebelum dewan menjawab Surat Bupati, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU dalam pembangunan RSUD Barat,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, Usman di sela acara FGD itu.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 ini berharap, Pansus KPBU segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian dewan menyampaikan jawaban, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU itu. Disela-sela acara FGD itu ada yang mengagetkan peserta. Mendadak Ketua DPRD Sidoarjo (Usman) menunjukkan sebuah surat pernyataan bermaterai 6.000 yang ditandatanganinya. Isinya, menyatakan siap bertanggung jawab penuh jika ada implikasi hukum dari penggunaan sistem KPBU itu.

“Kalau nanti dalam paripurna dewan menyetujui pembangunan RSUD Barat menggunakan skema KPBU dan ternyata ada implikasi hukumnya, saya siap bertanggung jawab. Saya yang dipenjara, jangan anggota dewan lainnya,” tegas politisi PKB ini sambil menunjukkan surat pernyataan.

Salah satu anggota Pansus KPBU DPRD Sidoarjo, Ali Sutjipto menilai persoalan hukum memang menjadi salah satu pertimbangan sejumlah anggota dewan dalam menggunakan sistem KPBU. Apalagi, ada selisih anggaran dalam pembangunan RSUD Barat menggunakan sistem KPBU dan menggunakan APBD.

“Yang kami pertimbangkan itu, ada selisih cukup besar dalam penganggarannya. Di daerah lain (Semarang) rumah sakit dengan tipe yang sama (Tipe C) anggaran pembangunannya di bawah Rp 100 miliar. Tapi dalam sistem KPBU ini anggarannya mencapai Rp 300 miliar lebih. Ini yang perlu pertimbangan lebih. Jangan sampai, sekarang menyetujui, di kemudian hari jadi urusan hukum,” papar anggota Fraksi Golkar ini.

Hal yang hampir sama disampaikan anggota Pansus KPBU lainnya, Bangun Winarso. Menurutnya, sistem KPBU diakui sudah ada Kepres-nya. Akan tapi dirinya mengaku tidak menemukan pengelolaan SDM itu diatur dalam undang-undang.

“Sebenarnya, kami tidak alergi dengan sistem KPBU. Tapi pengelolaan SDM bertentangan dengan undang-undang dan Perpres. Ini harus dipertimbangkan bersama-sama. Belum lagi tentang anggaran. Melalui KPBU setiap tahun harus bayar Rp 195 miliar selama 10 tahun. Hal ini bisa membebani APBD Sidoarjo,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan skema KPBU untuk RSUD Barat sudah mendapat dukungan dari Kemenkeu. Selain itu, lahan seluas 5 hektar lebih juga sudah siap untuk dibangun RSUD.

“Rumah sakit baru itu sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Karena RSUD Sidoarjo di kota pasiennya sudah overload. Hampir setiap hari ada sekitar 2.000 pasien yang membutuhkan pelayanan media,” tandasnya. Wan/yan

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Banjir Berhari-Hari, Dinas PUBM dan SDA Bakal Kerahkan Pompa Penyedot dan Normalisasi Sungai

Diterbitkan

||

Banjir Berhari-Hari, Dinas PUBM dan SDA Bakal Kerahkan Pompa Penyedot dan Normalisasi Sungai
NORMALISASI - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin didampingi sejumlah kepala dinas dan Forkopimka Tanggulangin mengecek banjir berhari-hari di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (26/1/2020)

Memontum Sidoarjo – Belum surutnya air banjir yang menggenagi dua desa, yakni Desa Kedungbanten dan Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin dalam beberapa hari ini membuat Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengupayakan langkah alternatif. Yakni memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) untuk melakukan penyedotan air banjir itu.

Upaya ini dilakukan agar aktifitas sekolah di SMPN 2 Tanggulangin di Desa Kedungbanteng segera bisa berjalan normal, termasuk aktifitas warga di dua desa hingga saat ini yang masih terganggu itu. Meski tidak ada warga yang mengungsi, tetapi warga berharap Pemkab Sidoarjo bergerak cepat menangani permasalahan banjir yang rutin setiap tahun terjadi di dua desa itu.

NORMALISASI - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin didampingi sejumlah kepala dinas dan Forkopimka Tanggulangin mengecek banjir berhari-hari di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (26/1/2020)

NORMALISASI – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin didampingi sejumlah kepala dinas dan Forkopimka Tanggulangin mengecek banjir berhari-hari di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Minggu (26/1/2020)

Cak Nur seusai mengumpulkan Dinas PUBM dan SDA, Dinas Pendidikan, BPBD, Camat Tanggulangin serta pemerintah desa setempat menyampaikan, pembangian tugas untuk masing-masing instansi sudah dilakukan.

“Pemerintah desa bersama warga kerja bhakti memasang sandbag. Sedangkan Dinas PUBM dan SDA melakukan upaya nyata untuk menyedot air diarahkan ke kali Kedungbanteng dan Kedungpeluk. Selasa depan sudah bisa dimulai, ” kata Nur Ahmad Syaifuddin saat mengunjungi SMPN 2 Tanggulangin, Minggu (26/1/2020).

Cak Nur berharap dengan kerja bareng air segera surut. Setelah itu harus ada kajian bersama terkait penyebab banjir yang menggenangi SMPN 2 Tanggulangin di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarasri ini.

“Penyebab banjir sementara disebabkan karena pendangkalan kali dan air pasang. Kegiatan belajar mengajar masih berjalan normal, karena banyak ruangan yang tidak tergenangi air. Siswa yang kelasnya terendam banjir untuk sementara siswa belajar di dalam masjid sekolah,” imbuhnya.

Sementara Kepala BPBD Pemkab Sidoarjo, Dwijo Prawito menegaskan berdasarkan data yang disampaikan pihak Pemdes ada sejumlah RT di dua desa yang rumahnya terendam air. Yakni desa Banjarasri sebanyak lima RT dan Desa Kedungbanteng ada tiga RT.

“Karenanya BPBD Sidoarjo membantu 250 paket yang dibagikan ke warga sekitar. Bantuan berupa sembako seperti beras dan minyak. Sedangkan Dinas Kesehatan membuka posko layanan kesehatan untuk melayani warga yang mengeluhkan gatal-gatal di kulit,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Puluhan UMKM Sidoarjo Ramaikan Pameran Kadin PB di Parkir Transmart

Diterbitkan

||

Puluhan UMKM Sidoarjo Ramaikan Pameran Kadin PB di Parkir Transmart

Memontum Sidoarjo – Kamar Dagang Indonesia Paradigma Baru (Kadin PB) Sidoarjo menggelar Pemeran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di di Parkir Barat Transmart, Sidoarjo, Sabtu (25/01/2020). Kegiatan yang bakal berlangsung hingga 1 Februari 2020 ini, diikuti sekitar 85 UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian UMKM di Sidoarjo.

Acara ini dibuka Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin. Acara UMKM Award ini diikuti 85 UMKM Sidoarjo. Selain itu, juga ada Bazar Sembako Murah, Pesta Durian serta Santunan Anak Yatim.

TINJAU - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meninjau satu per satu dari 85 UMKM yang ikut pameran di Parkir Barat Transmart, Sidoarjo, Sabtu (25/1/2020)

TINJAU – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meninjau satu per satu dari 85 UMKM yang ikut pameran di Parkir Barat Transmart, Sidoarjo, Sabtu (25/1/2020)

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim, Dr Maspurnomo Hadi mengapresiasi Kadin PB Sidoarjo yang menyelenggarakan Umkm Award Tahun 2020. Baginya, UMKM Award menjadi media untuk memotivasi para pelaku UMKM Sidoarjo agar semakin berdikari dalam mengembangkan usahanya.

“Pertumbuhan UMKM di Jatim sebesar 9,7 juta pelaku. Rinciannta 95 persen di Usaha Mikro berada di kabupaten/kota, 3 persen Usaha Kecil, 1,8 persen Usaha Menengah, 0,2 persen usaha bersama. Karenanya, perlu dukungan bagi para pelaku UMKM ini. Juga perlu sentuan bersama melaui pembinaan, terutama usaha mikro agar naik kelaskan menjadi usaha kecil,” katanya.

Maspurnomo berharap dalam setiap pameran UMKM, perlu adanya edukasi pembekalan mengenai BPOM, sertifikasi halal produk dan kemasan.

“Disamping menjual produk-produk UMKM. Termasuk pengetahuan sumber daya pelaku UMKM juga perlu ditingkatkan di era Industri 4.0 ini,” pintanya.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi atas terselenggaranya UMKM Award ini. Kegiatan ini dalam rangka mendorong pelaku UMKM semakin sejahtera. Selain itu, kegiatan ini dapat mendorong daya saing usaha kecil dan menengah agar menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Kami juga berharap UMKM Sidoarjo bersaing di pasaran. Baik pasar lokal, nasional maupun internasional. Produk lokal harus mendapatkan pebdampingan pemerintah, Kadin dan stakeholder mulai produksi, pemasaran dan lain-lainnya. Produk UMKM harus berkualitas dan bersaing dengan produk lainnya,” tegasnya.

Selain itu, Cak Nur berharap Kadin PB Sidoarjo kedepan dapat bermanfaat dan memberikan kesejahteraan bagi pelaku UMKM Sidoarjo.

“Sekaligus dapat bersaing di era ditigalisasi,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkab Ciamis Jabar Belajar Program Parkir Berlangganan di Sidoarjo

Diterbitkan

||

Pemkab Ciamis Jabar Belajar Program Parkir Berlangganan di Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Pemkab Ciamis, Jawa Barat berencana bakal menerapkan program Parkir Berlangganan. Untuk itu, rombongan DPRD Kabupaten Ciamis menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

Salah satunya ke Sidoarjo. Hal ini untuk mempelajari perumusan kebijakan dan pengelolaan teknis Parkir Berlangganan itu.

Rombongan tamu ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana. Rombongan diterima Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di ruang ransit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (22/1/2020).

“Saat ini Pemkab Ciamis sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk retribusi parkir berlangganan. Setelah kami amati, beberapa daerah yang menerapkan program ini, kami memilih Sidoarjo yang lama menerapkan parkir berlangganan. Apalagi, kami anggap berhasil,” katanya, Rabu (22/1/2020).

Dalam kunjungan ini membawa unsur Wakil dan anggota DPRD serta OPD terkait.

“Kami meminta penjelasan dan penerapan serta pengelolaan secara teknis Perda Parkir berlangganan itu,” pintanya.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menerima tamu ini didampingi Asisten I, Kepala Dishub Sidoarjo dan Kabag Pemerintahan. Cak Nur mengungkapkan parkir berlangganan di Sidoarjo ini sudah berjalan 10 tahun. Saat ini sedang melangkah yang lebih baik dengan sistem E parkir masih dalam tahap kajian.

“Mudah-mudahan bulan Juni ini bisa diterapkan. Kelemahan parkir berlangganan ada di praktek lapangan. Namun demikian, parkir berlangganan ini memberi masukan yang sangat besar sekali untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amig menegaskan parkir berlangganan di Sidoarjo hingga saat ini ada 279 titik parkir dengan 530 Juru Parkir (Jukir) dan 106 Pengawas Parkir.

“Juru Parkir dan Pengawas di Sidoarjo digaji sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Saat ini program parkir berlangganan dihentikan DPRD Sidoarjo karena dinilai kurang efektif. Tapi, kami sudah menyiapkan e parkir yang lebih bagus,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler