Connect with us

Pemerintahan

RSUD Barat Pakai Skema KPBU, Ketua Dewan Beri Garansi Hukum

Diterbitkan

||

FGD - Dalam Forum Group Discussion (FGD) pembangunan RSUD Barat mendadak Ketua DPRD Sidoarjo, Usman memberikan garansi dan jaminan hukum siap bertanggungjawab dihadapan para undangan, Senin (18/11/2019)
FGD - Dalam Forum Group Discussion (FGD) pembangunan RSUD Barat mendadak Ketua DPRD Sidoarjo, Usman memberikan garansi dan jaminan hukum siap bertanggungjawab dihadapan para undangan, Senin (18/11/2019)

Memontum Sidoarjo – Rencana pembangunan RSUD Barat masih terus berpolemik. Ini menyusul Pemkab Sidoarjo tetap ngotot pembangunan RSUD Barat tetap menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Namun sebagian anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah kalangan menilai lebih baik pembangunan RSUD Barat menggunakan APBD. Hal ini lantaran APBD Sidoarjo masih mencukupi untuk pembangunan RSUD Tipe C itu.

Meski demikian semua sepakat untuk membangun RSUD Barat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Hanya saja, mereka masih berpolemik soal skema anggaran pembangunan RSUD di wilayah Krian itu.

Saat ini, DPRD Sidoarjo sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) KPBU untuk Pembangunan RSUD Barat. Langkah inu untuk menentukan apakah para wakil rakyat itu menyetujui penggunaan sistem KPBU atau tidak.

Saat perjalanan kerja Pansus KPBU itu, DPRD Sidoarjo menggelar Focus group Discussion (FGD). Dalam FGD itu pimpinan DPRD Sidoarjo mengundang para pakar, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait. Diantaranya LSM, wartawan, tokoh partai dan tokoh masyarakat.

“Yang perlu diketahaui, sebelumnya teman-teman (anggota Pansus KPBU) sudah kunker ke beberapa daerah, berkonsultasi dengan sejumlah lembaga dan institusi terkait untuk mengkaji pembangunan RSUD Barat itu. Sekarang kami menggelar FGD. FGD ini sebelum dewan menjawab Surat Bupati, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU dalam pembangunan RSUD Barat,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, Usman di sela acara FGD itu.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 ini berharap, Pansus KPBU segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian dewan menyampaikan jawaban, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU itu. Disela-sela acara FGD itu ada yang mengagetkan peserta. Mendadak Ketua DPRD Sidoarjo (Usman) menunjukkan sebuah surat pernyataan bermaterai 6.000 yang ditandatanganinya. Isinya, menyatakan siap bertanggung jawab penuh jika ada implikasi hukum dari penggunaan sistem KPBU itu.

“Kalau nanti dalam paripurna dewan menyetujui pembangunan RSUD Barat menggunakan skema KPBU dan ternyata ada implikasi hukumnya, saya siap bertanggung jawab. Saya yang dipenjara, jangan anggota dewan lainnya,” tegas politisi PKB ini sambil menunjukkan surat pernyataan.

Salah satu anggota Pansus KPBU DPRD Sidoarjo, Ali Sutjipto menilai persoalan hukum memang menjadi salah satu pertimbangan sejumlah anggota dewan dalam menggunakan sistem KPBU. Apalagi, ada selisih anggaran dalam pembangunan RSUD Barat menggunakan sistem KPBU dan menggunakan APBD.

“Yang kami pertimbangkan itu, ada selisih cukup besar dalam penganggarannya. Di daerah lain (Semarang) rumah sakit dengan tipe yang sama (Tipe C) anggaran pembangunannya di bawah Rp 100 miliar. Tapi dalam sistem KPBU ini anggarannya mencapai Rp 300 miliar lebih. Ini yang perlu pertimbangan lebih. Jangan sampai, sekarang menyetujui, di kemudian hari jadi urusan hukum,” papar anggota Fraksi Golkar ini.

Hal yang hampir sama disampaikan anggota Pansus KPBU lainnya, Bangun Winarso. Menurutnya, sistem KPBU diakui sudah ada Kepres-nya. Akan tapi dirinya mengaku tidak menemukan pengelolaan SDM itu diatur dalam undang-undang.

“Sebenarnya, kami tidak alergi dengan sistem KPBU. Tapi pengelolaan SDM bertentangan dengan undang-undang dan Perpres. Ini harus dipertimbangkan bersama-sama. Belum lagi tentang anggaran. Melalui KPBU setiap tahun harus bayar Rp 195 miliar selama 10 tahun. Hal ini bisa membebani APBD Sidoarjo,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan skema KPBU untuk RSUD Barat sudah mendapat dukungan dari Kemenkeu. Selain itu, lahan seluas 5 hektar lebih juga sudah siap untuk dibangun RSUD.

“Rumah sakit baru itu sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo. Karena RSUD Sidoarjo di kota pasiennya sudah overload. Hampir setiap hari ada sekitar 2.000 pasien yang membutuhkan pelayanan media,” tandasnya. Wan/yan

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Dewan Minta Proyek RPH Krian Akhir 2020 Dioperasionalkan

Diterbitkan

||

oleh

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno

Proyek Nilai Rp 13 Miliar Lebih Yang Tak Kunjung Bermanfaat

Memontum Sidoarjo – Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo memberi deadline Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo agar segera mengoperasionalkan Rumah Potong Hewan (RPH) Modern Krian, Sidoarjo pada akhir Tahun 2020. Meski sudah selesai dikerjakan, proyek yang memakan anggaran senilai Rp 13,9 miliar yang dikerjakan PT Anugerah Konstruksi Indonesia itu hingga kini belum dioperasionalkan.

Salah satu kendalanya, adalah tidak bisa digunakannya mesin potong yang bernilai miliaran rupiah.

“Kami mentarget RPH modern itu bisa beroperasi maksimal akhir Tahun 2020. Karena proyek RPH Modern Krian ini menjadi salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi C. Bahkan kami sering menanyakan ke dinas terkait, kapan bisa beroperasi. Harusnya Maret 2020 lalu sudah bisa beroperasi,” terang Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno kepada Memo X, Selasa (11/08/2020).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo mengungkapkan berdasarkan hasil beberapa kali hearing maupun inspeksi mendadak (sidak), terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan proyek itu. Padahal, anggarannya yang sudah masuk sejak APBD Tahun 2018 itu cukup besar menyedot APBD Sidoarjo.

“Misalnya adanya dugaan masalah tarik menarik yang tidak ada ujungnya soal Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang hingga kini belum clear (selesai). Begitu juga masalah mesin belum selesai. Entah bisa dioperasionalkan atau belum,” tegasnya.

Karena itu, politisi PDIP ini meminta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar bekerjasama dengan baik agar RPH Modern itu bisa segera beroperasi. Selain itu, juga agar segera memanggil tim ahli untuk menentukan langkah proyek yang ada di pusat Kecamatan Krian itu. Tujuannya agar tim ahli bisa memberikan rekomendasi harus mengambil langkah seperti apa selanjutkan agar bisa dioperasionalkan.

“Sekarang kami memberi deadline ketat kepada dinas (OPD) terkait untuk menuntaskan proyek itu. Kami minta akhir Tahun 2020 ini harus tuntas semua dan bisa dioperasionalkan,” pintanya.

Sementara harapannya, kata Suyarno jika RPH Modern cepat selesai dan bisa beroperasi maksimal maka dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas itu tentunya juga bakal menunjang pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo. “Khususnya untuk sektor peternakan dan perdagangan,” tandasnya. (wan/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Para Cakades Minta SE Mendagri Dikaji Ulang

Diterbitkan

||

oleh

CAKADES - Cakades Gagangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo Nur Huda dan Mustofa saat pendaftaran beberapa bulan lalu mengaku keberatan dengan penundaan Pilkades Serentak di Sidoarjo
CAKADES - Cakades Gagangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo Nur Huda dan Mustofa saat pendaftaran beberapa bulan lalu mengaku keberatan dengan penundaan Pilkades Serentak di Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo yang sudah ditetapkan 20 September 2020 menurunkan semangat para Calon Kepala Desa (Cakades) di 174 desa di Sidoarjo. Mereka seolah-olah mulai pupus harapan.

Ini menyusul adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Penundaan Pelaksanaan Pilkades hingga selesainya Pelakasaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Apalagi, dalam SE tertanggal 10 Agustus 2020 itu ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Indonesia.

Penjabat (Pj) Kades Seketi, Anang Ariyanto yang mendapat kabar SE Mendagri itu mengaku, penundaan Pilkades Serentak di Sidoarjo itu belum bisa dipastikan.

“Ini belum fix (pasti). Kami masih menunggu Surat Edaran dari Wabup (Plt Bupati) Sidoarjo. Mungkin Desa bisa menganut azas kearifan lokal dalam melaksanakan Pilkades. Artinya Otoda (Otonomi Daerah),” ujarnya.

Sementara Cakades Desa Gagangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo, Nur Huda yang bakal bertanding melawan Cakades Mustofa mengaku bingung dengan peraturan pemerintah. Saat ini dirinya maju menjadi Cakades melawan kakanya sendiri. Catatannya Mustofa (kakak) dan Nur Huda (adik).

“Saya merasa jenuh dengan peraturan pelaksanaan Pilkades yang tak kunjung terealisasi. Saya saja Cakades kakak beradik bingung dan jenuh melihat berbagai peraturan yang berubah-ubah itu. Apalagi Cakades lain yang bukan kakak beradik,” tegas Nur Huda.

Selain itu, Huda mengaku pekan lalu sudah merasa gembira dan senang dengan adanya pemberitahuan surat dari Bupati Sidoarjo yang memastikan pelaksaan Pilkades Serentak Bakal digelar 20 September 2020.

“Lah ini kok tiba-tiba ada SE Mendagri soal penundaan Pilkades Serentak. Pelaksanaan diundur lagi setelah Pilkada,” ungkapnya.

Menurut Huda, semestinya tim Mendagri melaksanakan survei di lapangan dan bisa sinergitas dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi di lapangan. Termasuk soal kesiapan panitia Pilkades Serentak.

“Bagi kami, Pilkada dan Pilkades itu sama-sama mengumpulkan massa. Kenapa, Pilkada tidak ditunda mala Pilkades yanh ditunda. Kita semua ini juga tidak tahu kapan Covid-19 berakhir total,” jelasnya.

Jika Pilkades Sidoarjo ditunda, lanjut Huda sangat miris. Apalagi, saat ini di Sidoarjo sudah memperbolehkan warga menggelar hajatan. Pihaknya meminta SE Mendagri itu untuk dikaji ulang.

“Apalagi semua Cakades di Sidoarjo sudah mengeluarkan materi, pikiran, tenaga dan waktu,” pungkas pemilik Kafe Reptil Kerang Hijau ini. (wan/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pelaksanaan Pilkades Sidoarjo Terancam Molor Lagi

Diterbitkan

||

oleh

SURAT EDARAN - Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 141/4528/SJ ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Indonesia yang isinya kepala daerah diminta fokus mensukseskan Pilkada 9 Desember mendatang karena masuk program strategis nasional tertanggal 10 Agustus 2020
SURAT EDARAN - Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 141/4528/SJ ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Indonesia yang isinya kepala daerah diminta fokus mensukseskan Pilkada 9 Desember mendatang karena masuk program strategis nasional tertanggal 10 Agustus 2020

SE Mendagri Sarankan Penundaan

Memontum Sidoarjo – Para Calon Kepala Desa (Cakades) di 174 desa yang bakal mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak harus menghela nafas panjang lagi. Ini menyusul adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal Penundaan Pelaksanaan Pilkades tertanggal 10 Agustus 2020.

SE yang ditandatangani langsung oleh Mendagri M Tito Karnavian itu, memicu pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo yang sudah ditetapkan bakal digelar 20 September 2020 mendatang, terancam ditunda lagi. Padahal, baru saja penetapan tanggal pelaksaan Pilkades Serentak itu disetujui Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin pekan kemarin.

Dalam SE itu, Mendagri meminta pelaksanaan Pilkades ditunda. Pilkades baru bisa dilaksanakan setelah Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 selesai. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendagri Nomor : 141/4528/SJ, yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. Isinya kepala daerah diminta fokus menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang karena masuk dalam program strategis nasional.

Menanggapi adanya SE Mendagri itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Pemkab Sidoarjo, Fredik Suharto mengaku belum punya sikap matang. Akan tetapi, dengan adanya SE Mendagri itu, pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait untuk kepastian pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo itu.

“Sebenarnya komunikasi kami dengan pusat dan Provinsi Jatim sudah 9 kali. Tapi dengan adanya SE (Mendagri) itu, mau tidak mau kami harus terima,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Senin (10/08/2020).

Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Wadih Andono menegaskan jika sudah menjadi ketentuan Mendagri untuk menunda pelaksanaan Pilkades, maka Pemkab Sidoarjo harus tunduk dan taat serta mengikuti SE itu.

“Kalau SE itu dari Mendagri, maka otomatis Pemlab Sidoarjo harus mengikuti dan taat terhadap peraturan itu,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini. (wan/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler