Connect with us

Pemerintahan

Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik di Sidoarjo

Diterbitkan

||

LAYANAN - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

Memontum Sidoarjo – Ombudsman Perwakilan Provinsi Jatim menggelar Pekan Pelayanan Publik di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019). Ada puluhan instansi pelayanan publik yang ikuti memamerkan pelayanannya kepada masyarakat Sidoarjo.

Puluhan instansi itu sekaligus membuka pelayanan administrasi kepada masyarakat Sidoarjo. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Sidoarjo mencetak KK serta Kartu Identitas Anak. Begitu pula BPJS Kesehatan dengan yang mencetak kartu BPJS Kesehatan. Tidak ketinggalan Polresta Sidoarjo ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

LAYANAN - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

LAYANAN – Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

Pekan Pelayanan Publik ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim Agus Widiarta bersama anggota Ombudsman RI, Dr Ninik Rahayu tampak dalam kegiatan ini. Wakapolresta Sidoarjo, AKBP M Anggi Naulifar Siregar serta Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini turut hadir dalam acara ini.

Dalam Pekan Pelayanan Publik ini juga digelar dialog interaktif dengan narasumber Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu serta Kapolresta Sidoarjo yang diwakili Wakapolresta Sidoarjo, AKBP M Anggi Naulifar Siregar.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan Sidoarjo memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan pelayanan publik. Ini dibuktikan dengan terus-menerus membenahi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kapasitas SDM, prosedur pelayanan serta dukungan anggaran operasional pelayanan publik.

“Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sidoarjo adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP),” katanya.

Abah Ipul menjelaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat soal penyelenggaraan MPP sudah sinergi. Pada Januari Tahun 2019 lalu, diresmikan pengoperasian MPP Sidoarjo di JL Lingkar Timur. Ada 26 instansi pelayanan dengan 168 pelayanan yang ada di MPP. Tidak hanya dari instansi Pemkab Sidoarjo, tapi juga instansi kementerian dan perbankan beroperasi di MPP Sidoarjo.

“Terwujudnya MPP ini masyarakat dapat mengurus berbagai pelayanan yang diberikan Pemkab Sidoarjo dan institusi lain dalam satu tempat dan terpadu. Pelayanannya mudah, cepat, terjangkau, aman, dan bebas pungli,” imbuhnya.

Saiful Ilah memaparkan MPP Sidoarjo di JL Lingkar Timur hanya sementara. Sejatinya MPP Sidoarjo akan dibangun di Kantor Sekretariat Daerah yang bangunannya sudah tidak representatif. Namun belum mendapatkan persetujuan DPRD Sidoarjo. Jika disetujui, gedung MPP itu bakal dibangun menjadi satu dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkah Sidoarjo.

“Konsep pembangunan gedung terpadu satu atap. Sehingga kantor OPD tidak tercecer dimana-mana. Tapi menjadi satu tempat. Dengan konsep ini masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan. Selain itu, akan terwujud manajemen Pemkab Sidoarjo yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara anggota Ombudsman RI, Dr Ninik Rahayu menilai pelayanan publik yakni pelayanan pemerintah ke masyarakat. Pelayanan diberikan di semua bidang. Urusan orang sakit sampai meninggal menjadi bagian pelayanan publik. Bahkan pelayanan publik menjadi wajah kinerja pemerintah. Baik buruknya citra pemerintah, ditentukan dari pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

“Kalau pelayanan publik yang diberikan buruk, maka maladminsitrasinya tinggi. Tapi kalau pelayanannya bagus, mal administrasinya rendah maka wajah kinerja pemerintah akan baik,” ungkapnya.

Dr Ninik Rahayu menjelaskan Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik. Lembaga ini memiliki kepentingan bersama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Tujuannya agar kinerja pemerintah terus menerus stabil dan bagus. Termasuk pengawasan kepada lembaga aparat penegak hukum yang pelayanan publiknya diharapkan bagus.

“Melalui pekan pelayanan publik, kami mengajak masyarakat terus melakukan pengawasan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelayanan publik yang tidak memuaskan. Laporkan ke instansi terkait. Kalau tidak ditindaklanjuti, laporkan ke Ombudsman. Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan pelayanan publik penting sekali melibatkan masyarakat,” paparnya.

Dalam pelayanan publik, kata Ninik kunci keberhasilan pelayanan pemerintah. Yakni mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kinerja pemerintah itu sendiri diharapkan terus-menerus memiliki keinginan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik.

“Sampai hari ini Pemprov Jatim khususnya Sidoarjo terus menerus mengupayakan pelayanan publik menjadi lebih baik,” pintahnya.

Selain itu, Ninik Rahayu menjelaskan saat ini masih ada tiga kabupaten di Jatim yang sangat tinggi dilaporan masyarakat. Laporan itu terkait perizinan. Yakni Kabupaten Jember, Bojonegoro dan Kabupaten Madiun. “Ketiga kabupaten ini pelayanan perizinannya belum satu pintu. Proses pelayanan perijinannya masih rumit. Kami berharap Sidoarjo bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain soal pelayanan perizinan. Laporan ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur agar kabupaten kota dibina dan memberikan respon cepat atas pembangunan,” tandasnya. Wan/yan

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Dewan Minta Proyek RPH Krian Akhir 2020 Dioperasionalkan

Diterbitkan

||

oleh

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno

Proyek Nilai Rp 13 Miliar Lebih Yang Tak Kunjung Bermanfaat

Memontum Sidoarjo – Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo memberi deadline Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo agar segera mengoperasionalkan Rumah Potong Hewan (RPH) Modern Krian, Sidoarjo pada akhir Tahun 2020. Meski sudah selesai dikerjakan, proyek yang memakan anggaran senilai Rp 13,9 miliar yang dikerjakan PT Anugerah Konstruksi Indonesia itu hingga kini belum dioperasionalkan.

Salah satu kendalanya, adalah tidak bisa digunakannya mesin potong yang bernilai miliaran rupiah.

“Kami mentarget RPH modern itu bisa beroperasi maksimal akhir Tahun 2020. Karena proyek RPH Modern Krian ini menjadi salah satu proyek yang menjadi perhatian Komisi C. Bahkan kami sering menanyakan ke dinas terkait, kapan bisa beroperasi. Harusnya Maret 2020 lalu sudah bisa beroperasi,” terang Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno kepada Memo X, Selasa (11/08/2020).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo mengungkapkan berdasarkan hasil beberapa kali hearing maupun inspeksi mendadak (sidak), terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan proyek itu. Padahal, anggarannya yang sudah masuk sejak APBD Tahun 2018 itu cukup besar menyedot APBD Sidoarjo.

“Misalnya adanya dugaan masalah tarik menarik yang tidak ada ujungnya soal Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang hingga kini belum clear (selesai). Begitu juga masalah mesin belum selesai. Entah bisa dioperasionalkan atau belum,” tegasnya.

Karena itu, politisi PDIP ini meminta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar bekerjasama dengan baik agar RPH Modern itu bisa segera beroperasi. Selain itu, juga agar segera memanggil tim ahli untuk menentukan langkah proyek yang ada di pusat Kecamatan Krian itu. Tujuannya agar tim ahli bisa memberikan rekomendasi harus mengambil langkah seperti apa selanjutkan agar bisa dioperasionalkan.

“Sekarang kami memberi deadline ketat kepada dinas (OPD) terkait untuk menuntaskan proyek itu. Kami minta akhir Tahun 2020 ini harus tuntas semua dan bisa dioperasionalkan,” pintanya.

Sementara harapannya, kata Suyarno jika RPH Modern cepat selesai dan bisa beroperasi maksimal maka dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas itu tentunya juga bakal menunjang pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo. “Khususnya untuk sektor peternakan dan perdagangan,” tandasnya. (wan/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Para Cakades Minta SE Mendagri Dikaji Ulang

Diterbitkan

||

oleh

CAKADES - Cakades Gagangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo Nur Huda dan Mustofa saat pendaftaran beberapa bulan lalu mengaku keberatan dengan penundaan Pilkades Serentak di Sidoarjo
CAKADES - Cakades Gagangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo Nur Huda dan Mustofa saat pendaftaran beberapa bulan lalu mengaku keberatan dengan penundaan Pilkades Serentak di Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo yang sudah ditetapkan 20 September 2020 menurunkan semangat para Calon Kepala Desa (Cakades) di 174 desa di Sidoarjo. Mereka seolah-olah mulai pupus harapan.

Ini menyusul adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Penundaan Pelaksanaan Pilkades hingga selesainya Pelakasaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Apalagi, dalam SE tertanggal 10 Agustus 2020 itu ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Indonesia.

Penjabat (Pj) Kades Seketi, Anang Ariyanto yang mendapat kabar SE Mendagri itu mengaku, penundaan Pilkades Serentak di Sidoarjo itu belum bisa dipastikan.

“Ini belum fix (pasti). Kami masih menunggu Surat Edaran dari Wabup (Plt Bupati) Sidoarjo. Mungkin Desa bisa menganut azas kearifan lokal dalam melaksanakan Pilkades. Artinya Otoda (Otonomi Daerah),” ujarnya.

Sementara Cakades Desa Gagangkepuhsari, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo, Nur Huda yang bakal bertanding melawan Cakades Mustofa mengaku bingung dengan peraturan pemerintah. Saat ini dirinya maju menjadi Cakades melawan kakanya sendiri. Catatannya Mustofa (kakak) dan Nur Huda (adik).

“Saya merasa jenuh dengan peraturan pelaksanaan Pilkades yang tak kunjung terealisasi. Saya saja Cakades kakak beradik bingung dan jenuh melihat berbagai peraturan yang berubah-ubah itu. Apalagi Cakades lain yang bukan kakak beradik,” tegas Nur Huda.

Selain itu, Huda mengaku pekan lalu sudah merasa gembira dan senang dengan adanya pemberitahuan surat dari Bupati Sidoarjo yang memastikan pelaksaan Pilkades Serentak Bakal digelar 20 September 2020.

“Lah ini kok tiba-tiba ada SE Mendagri soal penundaan Pilkades Serentak. Pelaksanaan diundur lagi setelah Pilkada,” ungkapnya.

Menurut Huda, semestinya tim Mendagri melaksanakan survei di lapangan dan bisa sinergitas dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi di lapangan. Termasuk soal kesiapan panitia Pilkades Serentak.

“Bagi kami, Pilkada dan Pilkades itu sama-sama mengumpulkan massa. Kenapa, Pilkada tidak ditunda mala Pilkades yanh ditunda. Kita semua ini juga tidak tahu kapan Covid-19 berakhir total,” jelasnya.

Jika Pilkades Sidoarjo ditunda, lanjut Huda sangat miris. Apalagi, saat ini di Sidoarjo sudah memperbolehkan warga menggelar hajatan. Pihaknya meminta SE Mendagri itu untuk dikaji ulang.

“Apalagi semua Cakades di Sidoarjo sudah mengeluarkan materi, pikiran, tenaga dan waktu,” pungkas pemilik Kafe Reptil Kerang Hijau ini. (wan/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pelaksanaan Pilkades Sidoarjo Terancam Molor Lagi

Diterbitkan

||

oleh

SURAT EDARAN - Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 141/4528/SJ ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Indonesia yang isinya kepala daerah diminta fokus mensukseskan Pilkada 9 Desember mendatang karena masuk program strategis nasional tertanggal 10 Agustus 2020
SURAT EDARAN - Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 141/4528/SJ ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Indonesia yang isinya kepala daerah diminta fokus mensukseskan Pilkada 9 Desember mendatang karena masuk program strategis nasional tertanggal 10 Agustus 2020

SE Mendagri Sarankan Penundaan

Memontum Sidoarjo – Para Calon Kepala Desa (Cakades) di 174 desa yang bakal mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak harus menghela nafas panjang lagi. Ini menyusul adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal Penundaan Pelaksanaan Pilkades tertanggal 10 Agustus 2020.

SE yang ditandatangani langsung oleh Mendagri M Tito Karnavian itu, memicu pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo yang sudah ditetapkan bakal digelar 20 September 2020 mendatang, terancam ditunda lagi. Padahal, baru saja penetapan tanggal pelaksaan Pilkades Serentak itu disetujui Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin pekan kemarin.

Dalam SE itu, Mendagri meminta pelaksanaan Pilkades ditunda. Pilkades baru bisa dilaksanakan setelah Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 selesai. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendagri Nomor : 141/4528/SJ, yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. Isinya kepala daerah diminta fokus menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang karena masuk dalam program strategis nasional.

Menanggapi adanya SE Mendagri itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Pemkab Sidoarjo, Fredik Suharto mengaku belum punya sikap matang. Akan tetapi, dengan adanya SE Mendagri itu, pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait untuk kepastian pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo itu.

“Sebenarnya komunikasi kami dengan pusat dan Provinsi Jatim sudah 9 kali. Tapi dengan adanya SE (Mendagri) itu, mau tidak mau kami harus terima,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Senin (10/08/2020).

Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Wadih Andono menegaskan jika sudah menjadi ketentuan Mendagri untuk menunda pelaksanaan Pilkades, maka Pemkab Sidoarjo harus tunduk dan taat serta mengikuti SE itu.

“Kalau SE itu dari Mendagri, maka otomatis Pemlab Sidoarjo harus mengikuti dan taat terhadap peraturan itu,” tandas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini. (wan/syn)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler