Connect with us

Pemerintahan

Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik di Sidoarjo

Diterbitkan

||

LAYANAN - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

Memontum Sidoarjo – Ombudsman Perwakilan Provinsi Jatim menggelar Pekan Pelayanan Publik di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019). Ada puluhan instansi pelayanan publik yang ikuti memamerkan pelayanannya kepada masyarakat Sidoarjo.

Puluhan instansi itu sekaligus membuka pelayanan administrasi kepada masyarakat Sidoarjo. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Sidoarjo mencetak KK serta Kartu Identitas Anak. Begitu pula BPJS Kesehatan dengan yang mencetak kartu BPJS Kesehatan. Tidak ketinggalan Polresta Sidoarjo ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

LAYANAN - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

LAYANAN – Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

Pekan Pelayanan Publik ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim Agus Widiarta bersama anggota Ombudsman RI, Dr Ninik Rahayu tampak dalam kegiatan ini. Wakapolresta Sidoarjo, AKBP M Anggi Naulifar Siregar serta Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini turut hadir dalam acara ini.

Dalam Pekan Pelayanan Publik ini juga digelar dialog interaktif dengan narasumber Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu serta Kapolresta Sidoarjo yang diwakili Wakapolresta Sidoarjo, AKBP M Anggi Naulifar Siregar.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan Sidoarjo memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan pelayanan publik. Ini dibuktikan dengan terus-menerus membenahi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kapasitas SDM, prosedur pelayanan serta dukungan anggaran operasional pelayanan publik.

“Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sidoarjo adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP),” katanya.

Abah Ipul menjelaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat soal penyelenggaraan MPP sudah sinergi. Pada Januari Tahun 2019 lalu, diresmikan pengoperasian MPP Sidoarjo di JL Lingkar Timur. Ada 26 instansi pelayanan dengan 168 pelayanan yang ada di MPP. Tidak hanya dari instansi Pemkab Sidoarjo, tapi juga instansi kementerian dan perbankan beroperasi di MPP Sidoarjo.

“Terwujudnya MPP ini masyarakat dapat mengurus berbagai pelayanan yang diberikan Pemkab Sidoarjo dan institusi lain dalam satu tempat dan terpadu. Pelayanannya mudah, cepat, terjangkau, aman, dan bebas pungli,” imbuhnya.

Saiful Ilah memaparkan MPP Sidoarjo di JL Lingkar Timur hanya sementara. Sejatinya MPP Sidoarjo akan dibangun di Kantor Sekretariat Daerah yang bangunannya sudah tidak representatif. Namun belum mendapatkan persetujuan DPRD Sidoarjo. Jika disetujui, gedung MPP itu bakal dibangun menjadi satu dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkah Sidoarjo.

“Konsep pembangunan gedung terpadu satu atap. Sehingga kantor OPD tidak tercecer dimana-mana. Tapi menjadi satu tempat. Dengan konsep ini masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan. Selain itu, akan terwujud manajemen Pemkab Sidoarjo yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara anggota Ombudsman RI, Dr Ninik Rahayu menilai pelayanan publik yakni pelayanan pemerintah ke masyarakat. Pelayanan diberikan di semua bidang. Urusan orang sakit sampai meninggal menjadi bagian pelayanan publik. Bahkan pelayanan publik menjadi wajah kinerja pemerintah. Baik buruknya citra pemerintah, ditentukan dari pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

“Kalau pelayanan publik yang diberikan buruk, maka maladminsitrasinya tinggi. Tapi kalau pelayanannya bagus, mal administrasinya rendah maka wajah kinerja pemerintah akan baik,” ungkapnya.

Dr Ninik Rahayu menjelaskan Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik. Lembaga ini memiliki kepentingan bersama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Tujuannya agar kinerja pemerintah terus menerus stabil dan bagus. Termasuk pengawasan kepada lembaga aparat penegak hukum yang pelayanan publiknya diharapkan bagus.

“Melalui pekan pelayanan publik, kami mengajak masyarakat terus melakukan pengawasan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelayanan publik yang tidak memuaskan. Laporkan ke instansi terkait. Kalau tidak ditindaklanjuti, laporkan ke Ombudsman. Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan pelayanan publik penting sekali melibatkan masyarakat,” paparnya.

Dalam pelayanan publik, kata Ninik kunci keberhasilan pelayanan pemerintah. Yakni mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kinerja pemerintah itu sendiri diharapkan terus-menerus memiliki keinginan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik.

“Sampai hari ini Pemprov Jatim khususnya Sidoarjo terus menerus mengupayakan pelayanan publik menjadi lebih baik,” pintahnya.

Selain itu, Ninik Rahayu menjelaskan saat ini masih ada tiga kabupaten di Jatim yang sangat tinggi dilaporan masyarakat. Laporan itu terkait perizinan. Yakni Kabupaten Jember, Bojonegoro dan Kabupaten Madiun. “Ketiga kabupaten ini pelayanan perizinannya belum satu pintu. Proses pelayanan perijinannya masih rumit. Kami berharap Sidoarjo bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain soal pelayanan perizinan. Laporan ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur agar kabupaten kota dibina dan memberikan respon cepat atas pembangunan,” tandasnya. Wan/yan

 

Pemerintahan

Enam Fraksi DPRD Sidoarjo Kompak Tolak Pembangunan RSUD Barat Pakai Skema KPBU

Diterbitkan

||

Enam Fraksi DPRD Sidoarjo Kompak Tolak Pembangunan RSUD Barat Pakai Skema KPBU

Memontum Sidoarjo – Sedikitnya enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo memiliki keputusan kompak. Rata-rata keenam fraksi ini menolak rencana pembanguan RSUD Barat dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alasannya, selain efisiensi anggaran juga soal adanya aturan yang dinilai bakal merugikan keuangan daerah jika pembangunan RSUD Barat menggunakan skema itu.

Keenam fraksi yang menolak skema KPBU itu diantaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN-PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi NasDem-Demokrat. Mereka secara tegas menolak skema KPBU. Sedangkan Fraksi PKB tetap bersikukuh bakal mendukung skema KPBU itu.

TOLAK - Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo sepakat menolak pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan skema KPBU dalam rapat paripurna, Rabu (19/2/2020)

TOLAK – Enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo sepakat menolak pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan skema KPBU dalam rapat paripurna, Rabu (19/2/2020)

Juru bicara (Jubir) PKB, Saiful Maali menyatakan bakal tetap mendukung skema KPBU dalam pembangunan RSUD Barat. Alasannya, penggunaan skema KPBU pada proyek infrastruktur lain dengan skema KPBU dianggap berjalan lebih cepat dan tidak ada masalah. Dia mencontohkan penggunaan skema KPBU pada proyek Air Bersih Umbulan di Sidoarjo dan Surabaya.

“Itu merupakan satu contoh bagaimana pemerintah pusat mendorong penggunaan skema KPBU. Karena itu Fraksi PKB tetap mendukung skema KPBU untuk pembangunan RSUD Barat,” kata Saiful Maali, Rabu (19/2/2020).

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko yang memimpin rapat paripurna kali ini menegaskan berdasarkan hasil penyampaian fraksi-fraksi, maka DPRD Sidoarjo secara resmi menolak skema KPBU untuk pembangunan RSUD Barat.

“Keputusan ini akan dituangkan dalam keputusan DPRD. Kemudian hasilnya akan dikirim ke Wakil Bupati,” tegas politisi PDIP ini.

Sedangkan jubir Fraksi Gerindra, Mimik Idayana menilai jika selain banyak fraksi yang menolak skema KPBU, mayoritas beralasan skema KPBU dapat merugikan keuangan daerah dan menabrak UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pendirian Rumah Sakit Daerah.

“Kami merekomendasikan pembangunan RSUD Sidoarjo Barat menggunakan APBD yang sudah tersedia,” paparnya.

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin seusai Rapat Paripurna mengaku senang ada kepastian penolakan Skema KPBU itu. Alasannya, sebelumnya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat tidak ada kepastian, hingga menyebabkan Pemkab Sidoarjo harus terus-menerus menunggu kepastiannya.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada kepastian. Untuk itu, tidak ada jalan lain pembangunan RSUD Sidoarjo Barat akan dibangun menggunakan APBD,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai hasil evaluasi Gubernur tentang pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang disarankan menggunakan skema KPBU, Cak Nur mengaku pihaknya bakal mencari jalan keluar secara prosedural.

“Kami secepatnya akan mencari solusinya. Tentunya dengan secara prosedural,” tandasnya.

Dalam Rapat Paripurna ini, Juru Bicara Fraksi PKB Saiful Maali, Fraksi PDI P dr Wiyono, Fraksi Gerindra Mimik Idayana, Fraksi PAN-PPP Musawwimin, Fraksi PKS Vike Widya Asroni dan Fraksi Golkar Ali Sucipto. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Komisi II DPR RI Cek Persiapan Pilkada Sidoarjo, Mulai Anggaran Hingga DPT

Diterbitkan

||

Komisi II DPR RI Cek Persiapan Pilkada Sidoarjo, Mulai Anggaran Hingga DPT

Memontum Sidoarjo – Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik di Sidoarjo, Rabu (19/2/2020). Kedatangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo bersama anggotanya ini untuk mengecek persiapan pelaksanaan Pilkada Sidoarjo Tahun 2020. Rombongan DPR RI ini, diterima Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di pendopo Delta Wibawa. Selain itu, tampak hadir Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Muhammad Iswan Nusi, Asisten Adminstrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman serta Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak dan Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan kunjungan kerja spesifik ini digelar di berbagai tempat. Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan persiapan Pilkada berjalan dengan baik. Yakni pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan.

KUNJUNGAN - Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menerima kunjungan anggota dan pimpinan DPR RI terkait pelaksanaan Pilkada Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/2/2020)

KUNJUNGAN – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menerima kunjungan anggota dan pimpinan DPR RI terkait pelaksanaan Pilkada Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/2/2020)

“Dalam kunjungan ini, kami (Komisi II DPR RI) ingin memastikan tahapan-tahapan Pilkada yang berlangsung dan sudah dilaksanakan,” kata Arif Wibowo.

Selain itu, Arif menjelaskan sejumlah tahapan Pilkada seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ingin diketahui langsung. Selain itu, soal perkembangan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) terkait anggaran pelaksanaan Pilkada. Pihaknya ingin mengetahui NPHD anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah kepada KPUD sudah dilaksanakan atau belum.

“Termasuk soal kesiapan Pemerintah Daerah terkait pengamanan jalannya Pilkada juga menjadi perhatian kami.

Intinya Komisi II DPR RI ingin memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan tanpa ada gejolak,” pintanya.

Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menguraikan masyarakat Sidoarjo sudah dewasa dalam menyikapi dinamika berpolitik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali pelaksanaan Pilkada yang berjalan sukses. Bahkan dilihatnya riah riuh permasalahan yang terjadi diluar tidak merembet ke Sidoarjo.

“Masyarakat Sidoarjo sudah cukup dewasa. Sehingga setiap perhelatan politik Sidoarjo aman. Ini karena kerjasama Forkopimda,” tegasnya.

Selain itu, Wabup yang akrab di panggil Cak Nur ini menilai anggaran Pilkada yang diberikan lewat NPHD kepada KPUD Sidoarjo sudah selesai. Yakni sebesar Rp 75,9 miliar. Anggaran pelaksanaan Pilkada kepada Bawaslu juga telah diberikan.

Pemkab Sidoarjo beserta Forkopimda lainnya sangat mensupport pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar dan aman,” paparnya.

Sementara Ketua KPU Sidoarjo Mukhamad Iskak menegaskan anggaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah beres. Bahkan anggaran itu sudah keluar dan sudah digunakan. Besarannya dari Rp 45 miliar menjadi Rp 75,9 miliar. Tambahan anggaran itu karena adanya surat dari Kementerian Keuangan RI terkait tambahan honor Adhoc Pilkada.

“Soal DPT, proyeksinya mencapai 1.460.991 pemilih. Sedangkan proyeksi jumlah TPS sebanyak 2.988 titik dengan asumsi jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 525 pemilih. Mengenai pemutakhiran daftar pemilih, sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo. Sampai hari ini belum ada masalah soal tahapan Pilkada,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wabup Sidoarjo Resmikan Pemanfaatan Bangunan Pamsimas Rp 8,5 Miliar

Diterbitkan

||

Wabup Sidoarjo Resmikan Pemanfaatan Bangunan Pamsimas Rp 8,5 Miliar

Memontum Sidoarjo – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meresmikan pemanfaatan bangunan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Tahun 2019. Peresmian ini untuk 34 desa penerima bantuan itu di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/2/2020).

Berdasarkan datanya, bantuan Pamsimas di Sidoarjo dari Tahun 2014 – 2018 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantu penyediaan air minum dan sanitasi di 45 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Kemudian Tahun 2019 ini, Sidoarjo mendapat bantuan Pamsimas di 34 desa yang tersebar di 9 kecamatan, dengan nominal bantuan Rp 6,8 miliar dan 7 desa yang didanai APBD senilai Rp 1,7 miliar.

RESMIKAN - Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meresmikan 41 proyek Pamsimas yang didanai APBN dan APBD Tahun 2019 senilai Rp 7,5 miliar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/2/2020)

RESMIKAN – Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meresmikan 41 proyek Pamsimas yang didanai APBN dan APBD Tahun 2019 senilai Rp 7,5 miliar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/2/2020)

Peresmian ini ditandai penandatangan prasasti oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin didampingi sejumlah pejabat utama di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Diantaranya Kepala Dinas Perumahan, Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Sulaksono dan para Camat yang daerahnya menerima program Pamsimas itu.

“Program Pamsimas sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum memiliki akses sarana air bersih dengan baik. Selain itu Pamsimas juga menjadi solusi mengatasi masalah kekurangan air bersih saat musim kemarau,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.

Selain itu, Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini menilai bagi sejumlah desa penerima Pamsimas dan sejumlah pihak terkait yang terlibat langsung harus mengelola Pamsimas sesuai dengan petunjuk yang ada. Hal ini agar pengelolaan oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui program Pamsimas ini, diupayakan semua masyarakat bisa menikmati air bersih,” tegasnya.

Sementara dalam kesempatan ini, Wabup atas nama Pemkab Sidoarjo menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas bantuan program/kegiatan Pamsimas itu.

“Termasuk atas peran serta dan kontribusi masyarakat dalam merealisasikan Pamsimas,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler