Connect with us

Pemerintahan

Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah, Pemkab Sidoarjo Pasang 200 Alat Perekam Transaksi

Diterbitkan

||

SOSIALISASI - Ratusan pengusaha hotel, restoran, hiburan dan pengusaha parkir diundang Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo mengikuti sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Perekam Transaksi Obyek Pajak, Selasa (03/12/2019)
SOSIALISASI - Ratusan pengusaha hotel, restoran, hiburan dan pengusaha parkir diundang Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo mengikuti sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Perekam Transaksi Obyek Pajak, Selasa (03/12/2019)

Memontum Sidoarjo – Ratusan pengusaha hotel, restoran, hiburan dan pengusaha parkir diundang Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo mengikuti sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Perekam Transaksi Obyek Pajak, Selasa (3/12/2019).

.

Penerimaan Pajak Daerah pada sektor penerimaan pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo. Dalam rangka menaikkan pendapatan pajak daerah Tahun 2020, Pemkab Sidoarjo akan memasang 200 alat perekam (pemantau) transaksi objek pajak daerah. Pemasangan 200 alat perekam transaksi dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran penerimaan pajak daerah.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sidoarjo, Achmadi memperkirakan jumlah hotel dan restoran mencapai 800 titik. Targetnya, oleh Badan Pelayanan Pajak semua akan dipasang alat perekam transaksi.

“Setiap obyek pajak akan dipasang alat perekam transaksi. Tujuannya mencegah kebocoran. Tahap pertama akan dipasang 200 titik obyek pajak,” ujar Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, Joko Santosa kepada Memo X, Selasa (03/12/2019).

BPPD Pemkab Sidoarjo, kata Joko sudah bekerjasama dengan Bank Jatim. Rencananya pajak yang terpotong secara otomatis itu akan masuk langsung ke rekening kas daerah. Tahun 2019 target pajak daerah Rp 1,9 triliun. Akhir November penerimaan pajak daerah sudah mencapai Rp 950 miliar.

“Realisasi pajak daerah Tahun 2018 sebesar Rp 961 miliar lebih. Ini menyumbang 56,56 persen dari realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,7 triliun,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dengan adanya alat perekam transaksi, pemda dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan.

“Pemasangan alat perekam transaksi ini akan mewujudkan transparansi dalam pemungutan pajak. Pengusaha dan pemda bisa sama-sama mengetahui. Seluruh obyek pajak hotel ,restoran dan hiburan akan dipasang alat perekam,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan hadir bersama Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK RI, Asep Rahmat Suanda.

Basaria mengatakan KPK membantu pemerintah daerah. Salah satu action plan membantu bagaimana para kepala daerah meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satunya meningkatkan pajak, khususnya pajak hotel dan restoran.

“Secara real time akan bisa dipantau pendapatan pajak. Para pengusaha tidak perlu khawatir karena ini hanya mengambil pajak yang diberikan masyarakat ke mereka (hotel dan restoran). Transparansi ini harus dicoba dengan benar. Biar pengusaha bekerja dengan baik dan tidak boleh lagi ada yang minta-minta diluar pajak yang harus dibayarkan,” paparnya.

Basaria mengapresiasi dan mendukung langkah Pemkab Sidoarjo dalam penerapan pemasangan alat perekam transaksi.

“Pemasangan alat perekam transaksi akan mencegah terjadinya korupsi,” tandasnya. Wan/yan

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Puluhan UMKM Sidoarjo Ramaikan Pameran Kadin PB di Parkir Transmart

Diterbitkan

||

Puluhan UMKM Sidoarjo Ramaikan Pameran Kadin PB di Parkir Transmart

Memontum Sidoarjo – Kamar Dagang Indonesia Paradigma Baru (Kadin PB) Sidoarjo menggelar Pemeran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di di Parkir Barat Transmart, Sidoarjo, Sabtu (25/01/2020). Kegiatan yang bakal berlangsung hingga 1 Februari 2020 ini, diikuti sekitar 85 UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian UMKM di Sidoarjo.

Acara ini dibuka Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin. Acara UMKM Award ini diikuti 85 UMKM Sidoarjo. Selain itu, juga ada Bazar Sembako Murah, Pesta Durian serta Santunan Anak Yatim.

TINJAU - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meninjau satu per satu dari 85 UMKM yang ikut pameran di Parkir Barat Transmart, Sidoarjo, Sabtu (25/1/2020)

TINJAU – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meninjau satu per satu dari 85 UMKM yang ikut pameran di Parkir Barat Transmart, Sidoarjo, Sabtu (25/1/2020)

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim, Dr Maspurnomo Hadi mengapresiasi Kadin PB Sidoarjo yang menyelenggarakan Umkm Award Tahun 2020. Baginya, UMKM Award menjadi media untuk memotivasi para pelaku UMKM Sidoarjo agar semakin berdikari dalam mengembangkan usahanya.

“Pertumbuhan UMKM di Jatim sebesar 9,7 juta pelaku. Rinciannta 95 persen di Usaha Mikro berada di kabupaten/kota, 3 persen Usaha Kecil, 1,8 persen Usaha Menengah, 0,2 persen usaha bersama. Karenanya, perlu dukungan bagi para pelaku UMKM ini. Juga perlu sentuan bersama melaui pembinaan, terutama usaha mikro agar naik kelaskan menjadi usaha kecil,” katanya.

Maspurnomo berharap dalam setiap pameran UMKM, perlu adanya edukasi pembekalan mengenai BPOM, sertifikasi halal produk dan kemasan.

“Disamping menjual produk-produk UMKM. Termasuk pengetahuan sumber daya pelaku UMKM juga perlu ditingkatkan di era Industri 4.0 ini,” pintanya.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi atas terselenggaranya UMKM Award ini. Kegiatan ini dalam rangka mendorong pelaku UMKM semakin sejahtera. Selain itu, kegiatan ini dapat mendorong daya saing usaha kecil dan menengah agar menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Kami juga berharap UMKM Sidoarjo bersaing di pasaran. Baik pasar lokal, nasional maupun internasional. Produk lokal harus mendapatkan pebdampingan pemerintah, Kadin dan stakeholder mulai produksi, pemasaran dan lain-lainnya. Produk UMKM harus berkualitas dan bersaing dengan produk lainnya,” tegasnya.

Selain itu, Cak Nur berharap Kadin PB Sidoarjo kedepan dapat bermanfaat dan memberikan kesejahteraan bagi pelaku UMKM Sidoarjo.

“Sekaligus dapat bersaing di era ditigalisasi,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkab Ciamis Jabar Belajar Program Parkir Berlangganan di Sidoarjo

Diterbitkan

||

Pemkab Ciamis Jabar Belajar Program Parkir Berlangganan di Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Pemkab Ciamis, Jawa Barat berencana bakal menerapkan program Parkir Berlangganan. Untuk itu, rombongan DPRD Kabupaten Ciamis menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

Salah satunya ke Sidoarjo. Hal ini untuk mempelajari perumusan kebijakan dan pengelolaan teknis Parkir Berlangganan itu.

Rombongan tamu ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana. Rombongan diterima Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di ruang ransit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (22/1/2020).

“Saat ini Pemkab Ciamis sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk retribusi parkir berlangganan. Setelah kami amati, beberapa daerah yang menerapkan program ini, kami memilih Sidoarjo yang lama menerapkan parkir berlangganan. Apalagi, kami anggap berhasil,” katanya, Rabu (22/1/2020).

Dalam kunjungan ini membawa unsur Wakil dan anggota DPRD serta OPD terkait.

“Kami meminta penjelasan dan penerapan serta pengelolaan secara teknis Perda Parkir berlangganan itu,” pintanya.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menerima tamu ini didampingi Asisten I, Kepala Dishub Sidoarjo dan Kabag Pemerintahan. Cak Nur mengungkapkan parkir berlangganan di Sidoarjo ini sudah berjalan 10 tahun. Saat ini sedang melangkah yang lebih baik dengan sistem E parkir masih dalam tahap kajian.

“Mudah-mudahan bulan Juni ini bisa diterapkan. Kelemahan parkir berlangganan ada di praktek lapangan. Namun demikian, parkir berlangganan ini memberi masukan yang sangat besar sekali untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amig menegaskan parkir berlangganan di Sidoarjo hingga saat ini ada 279 titik parkir dengan 530 Juru Parkir (Jukir) dan 106 Pengawas Parkir.

“Juru Parkir dan Pengawas di Sidoarjo digaji sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Saat ini program parkir berlangganan dihentikan DPRD Sidoarjo karena dinilai kurang efektif. Tapi, kami sudah menyiapkan e parkir yang lebih bagus,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

BPN Target 1380 Bidang Sertifikat Warga Sumokali

Diterbitkan

||

Tim 4 BPN Sidoarjo sosialisasi PTSL di Desa Sumokali. (par)
Tim 4 BPN Sidoarjo sosialisasi PTSL di Desa Sumokali. (par)

Memontum Sidoarjo – Kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi tujuan dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) , hal itu disampaikan oleh Diaz , ketua tim 4 BPN Sidoarjo, program PTSL saat melaksanakan sosialisasi di Desa Sumokali Kecamatan Candi.

Menurutnya tujuan PTSL adalah untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah warga. “ Untuk pelaksanan PTSL ini itu diharapkan kelengkapan administrasi dan fisik obyek segera dilengkapi, hal tersebut terutama menyangkut waris dan batas tanah, karena itu sangat rentang masalah, ” jelasnya.

Desa Sumokali Kecamatan Candi mendapat jatah 1380 bidang , namun warga yang hadir mengikuti sangat besar. Kepala Desa Sumokali, Subiyanto menyatakan keinginan warganya itu sangat tinggi karena hanya sebagian kecil tanah warga yang bersetifikat.

” Hanya 20% dari seluruh jumlah bidang tanah warga yang bersertifikat, jadi kami mengharap jatah lebih dari 1380 bidang,” harapnya.

Dengan biaya yang dibebankan kepada warga Rp 150 ribu tiap bidang yang diurus akan meringankan warga. Namun diperjelas oleh Diaz yang dapat diikutkan PTSL hanya tanah yang baru pertama didaftarkan untuk sertifikat.

” Yang dapat ikut PTSL hanya tanah yang pertama kali didaftarkan dan belum pernah terbit sertifikat adapun yang lain seperti balik nama atau pemecahan bisa lewat permohonan rutin di kantor BPN,” jelasnya. (par/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler