Connect with us

Pemerintahan

Bupati Terjerat OTT KPK, Kemendagri Tunjuk Cak Nur Jabat Plt Bupati Sidoarjo

Diterbitkan

||

PENYERAHAN - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat penunjukkan Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin sebagai Plt Bupati Sidoarjo setelah kasus OTT KPK di Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1/2020)
PENYERAHAN - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat penunjukkan Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin sebagai Plt Bupati Sidoarjo setelah kasus OTT KPK di Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1/2020)

Memontum Sidoarjo – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menunjuk Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin untuk menjabat Plt Bupati Sidoarjo. Surat Perintah Tugas (SPT) Plt Bupati Sidoarjo diterima langsung Wabup. Penyerahan SPT itu diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di ruang kerja Gubernur Jatim Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1/2020).

Penyerahan SPT oleh Gubernur Jawa Timur dengan nomor :131/01/011.2/2020 ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2020 nomor :131.35/232/SJ tentang Penugasan Wakil Bupati Sidoarjo selaku Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo.

Disaksikan Sekda Propinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini, Kapolresta Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf M. Iswan Nusi, anggota DPRD Sidoarjo Komisi B Rizza Ali Faizin dan M Rozik serta pejabat dari Propinsi Jatim dan pejabat Pemkab Sidoarjo.

Setelah menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo maka Wabup Nur Ahmad Syaifuddin akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap Pemkab Sidoarjo tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

Pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan lewat anggaran APBD 2020 menjadi perioritas kerja. Selain itu, Khofifah menginginkan terjalinnya hubungan komunikasi yang kondusif antara eksekutif dan legslatif serta jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“Pertama saya sampaikan selamat kepada Wakil Bupati Sidoarjo atas amanah baru sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Yang kedua rencana pembangunan Tahun 2020 yang sudah dianggarkan menjadi perioritas kerja dan ketiga memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” pintanya.

Sementara Nur Ahmad Syaifuddin usai menerima SPT Plt Bupati Sidoarjo berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu dekat seluruh kepala OPD akan dikumpulkan untuk membahas program kerja yang sudah masuk dalam rencana pembangunan APBD 2020.

“Program yang belum selesai dipastikan harus diselesaikan. Kedua harus membuat suasana yang bagus di dalam birokrasi. Nanti akan dikumpulkan semua OPD. Mulai Sekda sampai staf ahli kami ajak bersama-sama. Hari ini kita harus melihat kedepan jangan melihat kebelakang,” paparnya.

Cak Nur menekankan agar semua jajarannya berinstrospeksi atas peristiwa yang melanda Sidoarjo.

“Kita harus instrospeksi. Apa yang kurang bagus harus tinggalkan. Saya berharap ada semangat baru dan apa pun yang terjadi disekitar kita adalah yang terpenting bisa mengambil hikmah yang baik,” tegasnya.

Bagi Cak Nur komunikasi dengan berbagai pihak akan dilakukan Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, termasuk dengan legislatif. Pihaknya juga ingin menggenjot semangat untuk bekerja.

“Saya juga akan berkomunikasi. Mungkin selama ini ada polemik yang ada antara eksekutif dengan legislatif, khususnya berkenaan dengan RSUD Barat ini masuk perioritas,” urainya.

Pembangunan RSUD Barat juga menjadi periotas Nur Ahmad Syaifuddin.

“Yang terpenting bagaimana rumah sakit barat bisa segera terbangun dengan baik manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Wabup ditunjukan menjadi Plt Bupati Sidoarjo lantaran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar OTT yang menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dalam kasus dugaan suap proyek fisik. Wan/yan

 

Pemerintahan

Bupati Sidoarjo Lantik Direksi PDAM Delta Tirta

Diterbitkan

||

Memontum Sidoarjo – Direksi PDAM Delta Tirta masa bhakti 2021- 2026, akhirnya dilantik oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, Senin (14/06) tadi. Pelantikan yang digelar di pendopo Delta Wibawa, berlangsung dengan khidmat dan disaksikan pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Asisten Setda Kabupaten Sidoarjo dan kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo.

Jajaran direksi PDAM Delta Tirta yang dilantik, Dwi Hari Suryadi menjabat sebagai Direktur Utama, Fatihul Faizun sebagai Direktur Pelayanan, dan Slamet Setyawan sebagi Direktur Operasional. Direktur Administrasi masih dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs).

Baca Juga:

    Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, dalam kesempatan itu berpesan kepada para Direksi PDAM yang telah dilantik, agar dapat menggunakan kesempatan pengabdian ini dengan baik. Tugas berat sebagai jajaran direksi baru, yakni memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Sidoarjo.

    “Para direksi baru ini harus bisa menjawab tugas langsung dari pemerintah pusat, yakni dengan jatah air umbulan sekitar 1.200 liter per detik. Jangan menyia-nyiakan proyek umbulan ini,” kata Bupati Sidoarjo. Kedepannya, Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor, menekankan kembali bahwa PDAM butuh inovasi – inovasi di era industri 4.0. (kom/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Kota Malang

    RS Lapangan Ijen Boulevard Rawat 199 Pasien, Warga Kota Malang Dominasi Perawatan

    Diterbitkan

    ||

    oleh

    Memontum Malang Kota – Rumah Sakit (RS) Lapangan Ijen Boulevard beroperasi sejak diresmikan pada 16 Desember 2020 lalu. Berdasarkan data rumah sakit, total sudah ada 199 pasien yang dirawat sampai hari ini atau Sabtu (2/1).

    Kepala RS Lapangan Ijen Boulevard, dr. Heri Sutanto, mengatakan jumlah tersebut adalah akumulasi. Di mana, yang masih dalam perawatan sebanyak 66 pasien, dengan rincian 36 laki-laki, dan 30 pasien perempuan.

    “Ini jumlah akumulasi ya, total ada 199 pasien. 115 diantaranya sudah sembuh, ada 11 pasien dirujuk karena kondisi memberat dan 7 pulang isolasi mandiri. Untuk hari ini (2/1) ada 16 yang sembuh, sedangkan yang masuk ada 4 pasien,” ungkapnya.

    Masih menurutnya, dari 199 pasien yang dirawat, mayoritas berasal dari Kota Malang sejumlah 139. Kemudian, dari Kabupaten Malang sebanyak 26 dan Sidoarjo 5 orang. Terdapat masing-masing 3 pasien yang berasal dari Kediri, Blitar dan Jember.

    Untuk yang berasal dari Depok dan Bogor, sama-sama berjumlah 2 pasien. Selanjutnya, pasien asal Kota Probolinggo, Kota Yogyakarta, Barito Selatan, Tarakan, Batam, Samarinda, Nganjuk, Jombang, Jayapura, Tulungagung, Tuban, Gresik, Banyumas, Mojokerto, Ponorogo, dan Langsa masing-masing sejumlah 1 orang.

    Heri menambahkan, saat ini jumlah bed tersedia sebanyak 224. “Masing-masing untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 112 bed. Mayoritas yang dirawat disini adalah pasien tanpa gejala,” jelasnya.

    Menurut Heri, pihaknya akan bersiap untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan daya tamping RS Lapangan Ijen Boulevard yang sebanyak 306 bed itu. (cw1/sit)

    Lanjutkan Membaca

    Pemerintahan

    Ini Cara Pemkab Sidoarjo Tangani Limbah Domestik

    Diterbitkan

    ||

    PAPARAN: Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono memberikan paparan soal penanganan air limbah domestik di Aston Hotel Sidoarjo, Rabu (02/12/2020).
    PAPARAN: Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono memberikan paparan soal penanganan air limbah domestik di Aston Hotel Sidoarjo, Rabu (02/12/2020).

    Memontum Sidoarjo ­ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Dampak Limbah Domestik bagi ratusan pelaku industri di Sidoarjo. Sosialisasi ini diikuti ratusan perwakilan perusahaan.

    Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri LHK No P 68/Menlhk-Setjen/2016 mengenai Baku Mutu Air Limbah Domestik. Secara garis besar, baku mutu air limbah domestik terdiri dari 3 bagian yaitu rumah tangga dan/atau usaha dan/atau kegiatan di lokasi darat, usaha dan/atau kegiatan di lokasi perairan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

    Air limbah domestik yang dimaksud pada peraturan itu adalah black water dan grey water. Selain itu, pengolahan air limbah domestik dilakukan secara tersendiri. Yaitu tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dengan jenis air limbah domestik maupun secara terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dengan jenis air limbah lain ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.

    SOSIALISASI: Pelaku usaha perwakilan perusahaan menyimak paparan Pencegahan Dampak Limbah Domestik.

    SOSIALISASI: Pelaku usaha perwakilan perusahaan menyimak paparan Pencegahan Dampak Limbah Domestik.

    Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan mengingatkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK, industri diwajibkan mengelola limbahnya sebelum di buang ke sungai.

    “Semua perusahaan sekarang tidak boleh membuang langsung limbahnya ke sungai. Perusahaan harus mengolah terlebih dulu IPAL-nya sesuai kadar yang diperbolehkan baru dibuang ke sungai. Aturan ini, untuk mencegah dampak limbah domestik yang bisa mencemari air sungai,” ujar Sigit Setyawan di Aston Hotel Sidoarjo, Rabu (02/12/2020).

    Sosialisasi yang dibuka Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono ini diharapkan seluruh perwakilan perusahaan yang hadir bisa menyampaikan langsung ke pimpinan perusahaan. Mengingat dampak limbah domestik ini, kontribusi terbesarnya dari perusahaan atau industri kemudian disusul limbah usaha kecil dan limbah rumah tangga.

    “Hubungan antara kecerdasan dengan masalah limbah, maka di dalam konsep pembangunan ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Timur tinggi, peringkat lima belas. Tapi, derajat kesehatannya masih rendah. Ukuran IPM salah satunya derajat kesehatan. Kami berharap derajat kesehatan meningkat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang disiplin menjaga kebersihan agar penanganan dampak limbah ini bisa dilakukan melalui peningkatan IPM,” tegas Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono.

    Cak Hud, mencontohkan limbah sungai berupa popok atau pampers. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon menerima sampah kurang lebih 1.200-an ton per hari. Upaya Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian dampak limbah domestik mulai dari normalisasi sungai dan mengelola sampah di TPA Jabon. Pemkab Sidoarjo saat ini sedang dalam proses membangun pengelolaan sampah untuk mengurai sampah yang masuk.

    “Untuk menjaga kebersihan di pasar-pasar, pengelola diminta kerja ekstra. Dengan shodaqoh kerja, Sabtu – Minggu tetap masuk kerja membersihkan sampah-sampah di pasar,” ungkapnya.

    Sementara berkaitan dengan limbah, ada Jogo Taman Delta, setiap hari Jumat dan Minggu melakukan bersih-bersih. Selain itu, ada program normalisasi sungai, pembersihan sampah rumah tangga seperti popok-popok bayi yang paling banyak dijumpai, maka menangani dampak limbah domestik ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat dan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah saja.

    “Kami meminta agar sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) dikelola terlebih dulu oleh masyarakat sekitar. Ini dilakukan pemilahan dan bisa dimanfaatkan. Sehingga volume sampah yang dibuang di TPA Jabon setiap hari bisa berkurang,” urainya.

    Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo paling tinggi. Middle income misalnya. Ciri-ciri masyarakat suka rekreasi. Konsumtif, hal ini berdampak pada tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari.

    “Pekerjaan rumah kami yang belum, tolong untuk industri dan khususnya yang ada di jalan-jalan protokol dijaga kebersihan. Kami tidak ingin terjebak pada pertumbuhan ekonomi Sidoarjo yang sudah tinggi. Kami selaku pimpinan Sidoarjo mengharapkan adanya inovasi dan kreativitas pada sektor ekonomi industri kecil menengah,” tandasnya. (wan/ono)

    Lanjutkan Membaca

    Terpopuler