Connect with us

Pemerintahan

Dampak Pandemi Covid-19, Kemenkeu Perluas Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak

Diterbitkan

||

Memontum Sidoarjo – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah jumlah sektor usaha yang menerima fasilitas pajak. Hal itu dilakukan demi mengurangi beban ekonomi Wajib Pajak (WP) sebagai akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

“Selain memperluas sektor usaha penerima fasilitas yang sebelumnya sudah tersedia, pemerintah melalui Kemenkeu juga memberi fasilitas baru yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” jelas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam siaran pers yang diterima dari Kepala Bidang P2 Humas DJP Jatim II, Nyoman Ayu Ningsih, Jumat (1/5/2020).

KETERANGAN - Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani didampingi Kepala Bidang P2 Humas DJP Jatim II, Nyoman Ayu Ningsih saat memberikan keterangan pers ke sejumlah kru media di kantornya

KETERANGAN – Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani didampingi Kepala Bidang P2 Humas DJP Jatim II, Nyoman Ayu Ningsih saat memberikan keterangan pers ke sejumlah kru media di kantornya

Nyoman memaparkan detail perluasan pemberian fasilitas dan fasilitas pajak UMKM itu berupa insentif PPh pasal 21. Fasilitas ini diberikan kepada karyawan perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan pada perusahaan di kawasan berikat yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

“Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE. Artinya karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur setahun tidak lebih dari Rp 200 juta akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai,” imbuhnya.

Kendati demikian, pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Selanjutnya, insentif PPh pasal 22 Impor, bagi WP yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

“Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE,” tegasnya.

Selain itu, insentif angsuran PPh pasal 25 yakni WP yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

“Fasilitas ini juga sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE,” ungkapnya.

Sedangkan insentif PPN yakni WP yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

“Itu diberikan tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor barang atau jasa kena pajak. Penyerahan kepada pemungut PPN atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE,” paparnya.

Terakhir, insentif pajak UMKM bagi pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23 Tahun 2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan begitu, WP UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran ke pelaku UMKM.
“Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak,” jelasnya.

Sementara seluruh fasilitas ini mulai berlaku sampai masa pajak September 2020 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di laman www.pajak.go.id.

“DJP mengambil kebijakan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan atau pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang disampaikan sampai dengan 31 Mei 2020 tetap berlaku untuk masa pajak April 2020. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak,” pungkasnya. Wan/yan

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

58 Anggota Polresta Sidoarjo Dapat Kado Kenaikan Pangkat di Hari Bhayangkara ke 74

Diterbitkan

||

58 Anggota Polresta Sidoarjo Dapat Kado Kenaikan Pangkat di Hari Bhayangkara ke 74

Memontum Sidoarjo – Dalam suasana peringatan Hari Bhayangkara ke-74 Tahun 2020, sebanyak 58 anggota Polresta Sidoarjo mendapatkan kado istimewa. Puluhan polisi ini mendapat kado berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Kenaikan pangkat 58 anggota Polresta Sidoarjo berlangsung melalui Upacara Korp Raport anggota Polri dan PNS Polresta Sidoarjo, di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Kamis (2/7/2020). Upacara ini diikuti Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana, pejabat utama dan kapolsek jajaran.

KENAIKAN PANGKAT - Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 Tahun 2020, sebanyak 58 anggota Polresta Sidoarjo mendapatkan kado istimewa berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, Kamis (2/7/2020)

KENAIKAN PANGKAT – Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-74 Tahun 2020, sebanyak 58 anggota Polresta Sidoarjo mendapatkan kado istimewa berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, Kamis (2/7/2020)

Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, upacara kenaikan pangkat atau korp raport itu sendiri dilaksanakan secara virtual bersama dengan upacara yang sama di Polda Jatim yang dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Kapolda Jatim Mohammad Fadil Imran menyampaikan, kepada seluruh anggota di jajaran Polda Jawa Timur, para Kapolres bersama anggotanya terus menjalin sinergitas dengan instansi terkait. Terutama soal penerapan secara maksimal protokol kesehatan pencegaha Covid-19.

“Salah satunya adalah pentingnya penggunaan masker bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji usai upacara korp raport mengucapkan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi itu, hendaknya menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani masyarakat serta mengabdi sesuai dengan Tupoksi yang diemban pada satuan masing-masing.

“Tantangan kedepan bukan semakin mudah. Dengan pangkat baru yang disandang ini membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang lebih besar. Khususnya dalam berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Polresta Sidoarjo Musnahkan 40.000 Pil, 500 Botol Miras di Hari Bhayangkara ke-74

Diterbitkan

||

Polresta Sidoarjo Musnahkan 40.000 Pil, 500 Botol Miras di Hari Bhayangkara ke-74

Memontum Sidoarjo – Kendati saat ini masih ada pandemi Virus Covid-19, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sidoarjo masih tinggi. Hal ini membuat polisi bekerja keras dan berupaya menjaga Kamtibmas Kota Delta dari peredaran dan bahaya narkoba itu.

Dalam hitungan selama tiga bulan terakhir, Satuan Resnarkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 122 tersangka dari 106 kasus narkoba. Sedangkan barang bukti kasus narkoba yang diamankan diantaranya ganja 4 kilogram, sabu-sabu 1,5 kilogram , Extacy 1.070 butir, pil LL 40.000 butir serta 500 botol minuman keras (miras).

MUSNAHKAN - Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji memimpin pemusnahan barang bukti narkoba selama 3 bulan terakhir diantaranya ganja 4 kilogram, sabu-sabu 1,5 kilogram, extacy 1.070 butir, pil LL 40.000 butir serta 500 botol miras, Rabu (01/07/2020)

MUSNAHKAN – Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji memimpin pemusnahan barang bukti narkoba selama 3 bulan terakhir diantaranya ganja 4 kilogram, sabu-sabu 1,5 kilogram, extacy 1.070 butir, pil LL 40.000 butir serta 500 botol miras, Rabu (01/07/2020)

Proses pemusnahan barang bukti itu dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji. Selain itu diikuti pejabat utama Polresta Sidoarjo didampingi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Sebanyak 40.000 butir pil dobel L dimusnahkan dengan cara diblender. Sedangkan 4 kilogram ganja kering dibakar di dalam tong besi.

“Barang-barang narkoba ini hasil pengungkap kasus selama tiga bulan di masa Pandemi Covid-19,” ujar Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Sumardji saat pemusnahan barang bukti narkoba di Polresta Sidoarjo, Rabu (1/7/2020).

Sumardji menjelaskan hukuman bagi para tersangka bermacam-macam. Yakni pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 196 dan atau pasal 197 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Sidoarjo untuk terus bersama memerangi narkoba dan tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 ini untuk penyalahgunaan barang haram itu,” tegasnya.

Bagi Sumardji pemusnahan barang bukti miras dan narkoba ini bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-74 ini.

“Sekaligus sebagai bukti dan komitmen untuk memerangi Narkoba tanpa kenal lelah,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Janji Belum Terealisasi, Pemkab Sidoarjo Bakal Naikkan Bantuan Kampung Tangguh Jadi Rp 10 Juta

Diterbitkan

||

BANTUAN - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memastikan setiap kampung tangguh bakal mendapat bantuan Rp 10 juta per desa saat peluncuran 20 Kampung Tangguh di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Senin (29/6/2020)
BANTUAN - Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin memastikan setiap kampung tangguh bakal mendapat bantuan Rp 10 juta per desa saat peluncuran 20 Kampung Tangguh di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Senin (29/6/2020)

Memontum Sidoarjo – Janji Pemkab Sidoarjo untuk memberikan bantuan Kampung Tangguh Rp 7 juta per desa belum terealisasi. Kendati demikian, Pemkab Sidoarjo bakal menaikkan nilai bantuan itu menjadi Rp 10 juta. Alasannya, rencana bantuan Rp 7 juta per kampung dinilai terlalu kecil.

“Pemkab Sidoarjo bakal memberikan bantuan kepada Kampung Tangguh Semeru sebesar Rp 10 juta. Kalau dulu Rp 7 juta, saya pikir lagi terlalu sedikit. Akhirnya diputuskan menjadi Rp 10 juta per desa. Doakan segera terealisasi,” ujar Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Senin (29/6/2020) di sela peluncuran Kampung Tangguh Semeru 20 desa di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Senin (29/06/2020).

Lebih jauh, Cak Nur yang juga Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Sidoarjo ini menjelaskan pembentukan Kampung Tangguh bentuk keikutsertaan masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai upaya nyata masyarakat menghentikan pandemi Covid-19 melalui berbagai upaya mulai preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan di kampung tangguh ini.

“Sekarang 20 desa di Kecamatan Tarik kompak meluncurkan Kampung Tangguh. Termasuk tangguh dalam menangkal penyebaran Covid-19. Pembentukan Kampung Tangguh, dibuktikan pembentukan sejumlah Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Baik Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 maupun Satgas Penanganan Dampak Sosial akibat pandemi virus Corona. Lumbung pangan maupun dapur umum disiapkan bagi warga terdampak Covid-19,” imbuhnya.

Bagi Cak Nur, pandemi Covid-19 merupakan masalah besar dan global. Hal itu harus ditangani dengan cepat dari desa sampai kabupaten. Karena itu, masyarakat harus disiplin dengan mematuhi protokol kesehatan. Mulai menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Akibat Covid-19, banyak yang kena dampaknya. Mulai sektor ekonomi ambruk. Bahkan tempat ibadah seperti makkah ditutup total.

“Ini perlu diperhatikan. Penanganannya membutuhkan kebersamaan semua pihak. Tidak cukup diselesaikan pemerintah. Akan tetapi masyarakat harus ikut serta dalam mencegah penyebaran virus mematikan itu. Saya terima kasih kepada pemerintah desa baik RT, RW, Relawan Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan berjuang menangkal penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Cak Nur mengingatkan berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyambut New Normal bukan mutlak dan absolut. Akan tetapi normal yang selalu diikuti protokol kesehatan. Apalagi, pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin banyak. Kamar rawat inap sudah penuh di Sidoarjo. Di RSUD Sidoarjo misalnya, sudah penuh.

“Kalau ada warga yang terpapar Covid-19 terpaksa akan dirujuk ke luar daerah. Seperti Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Menur Surabaya dan rumah sakit lainnya,” ungkapnya.

Politisi PKB ini memaparkan, sebanyak 8 rumah sakit rujukan penuh. Karena itu harus ada solusi yakni dengan mencari rumah sakit rujukan lagi. Apalagi, untuk Ruang Isolasi Khusus (RIK) yang terkonfirmasi Covid-19 tidak boleh (bisa) diisolasi di hotel, gedung MPP atau lainnya. Tapi, harus dirawat di rumah sakit.

“Karena butuh alat-alat yang cukup. Kami sudah siapkan 8 rumah sakit rujukan. Ternyata sudah penuh semua. Kami sudah melaporkan ini ke Gubernur Jatim dan pemerintah pusat agar ikut memikirkan solusinya. Karena kami sudah berusaha maksimal,” tandasnya. Wan/yan

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler