Terkait Pemasangan Portal Warga Kavling

Memontum Sidoarjo – Penundaan Pilkades serentak tidak saja menjadi beban bagi calon Kepala Desa (Kades) dari 177 desa yang akan menjalani Pilkades serentak 2020, tetapi juga menjadi beban masyarakat karena tersendatnya pelayanan disebabkan karena sibuknya Pjs Kepala Desa yang harus merangkap jabatan di kantor kecamatan.

Seperti yang dialami warga Kavling Dusun Peterongan Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono. Karena Pj Kades tak menguasi masalah, kasus portal jalan masuk warga kavling yang melewati perumahan RW 07 Desa Masangan Kulon akhirnya berlarut-larut.

Padahal kasus ini pernah dimediasi di kantor Balai Desa Masangan Kulon dengan beberapa kesepakan yang ditandatangani kedua belah pihak, seperti tertera dalam notulen rapat, 10 Juni 2020. Rapat itu sebagaki buntut dari pemasangan portal jalan masuk RW 7 yang meminta kompensasi kepada pengusaha Kavling Nurul Huda. Padahal sebelumnya Nurul Huda telah memberikan kompensasi sebesar Rp 50 juta yang diterima mantan Ketua RW, yang digantikan Pj RW Miswanto.

Ketika dikonfirmasi Nurul Huda menyatakan telah memberikan uang kompensasi pembangunan kavling. ”Kompensasi ini saya anggap sudah selasai. Ternyata muncul lagi permintaan ketika terjadi kekosongan Ketua RW 07 yang akhirnya dijabat Pj Ketua RW Miswanto,” katanya.

Permintaan kompensasi itu dilakukan PJ Ketua RW 07 dengan mengundang untuk mengkuti rapat sosialisasi yang intinya meminta pengembang untuk memberikan kompensasi Rp 250 Juta. “ Karena saya tidak menghadiri undangan akhirnya jalan warga kavling yang melewati RW 07 diportal,” katanya.

Atas penutupan itu, warga kavling menuntut pengembang dan dilanjutkan dengan permintaan dialog di balai Desa Masangan Kulon. Dalam pertemuan itu disepakati, pengavling sanggup menambah kompensasi. Notulen rapat itu ditanda-tangani Pj Kades Masangan Kulon Abdul Majid, S.Sos “ Malam itu dicapai kesepakatan dan dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 bulan atau berakhir 10 Agustus 2020,” katanya.

Karena hingga 10 Agustus tidak ditemukan titik temu, 11 Agustus 2020 jalan masuk kembali diportal warga RW 07.

Ketika dikonfirmasi PJ Kades Masangan Kulon Abdul Majid, S.Sos balik bertanya mengapa Nurul Huta tidak mau diajak Pj Ketua RW 07 Miswanto untuk membahas kompensasi di tingkat RT.

“Saya ini tidak tahu permasalahannya, makanya persoalan ini saya kembalikan kepada warga. Saya ini hanya Pj Kades, yang tahu persis persoalan ini pak Sekdes. Ini persoalan lama sebelum saya menjabat Pj Kades Masangan Kulon,” kilahnya.

Ketika didesak mengapa persoalan yang sudah dibahas di tingkat Desa dikembalikan pembahasanya ke tingkat RT, Abdul Majid menyatakan harus berbagi tugas. Karena selain menjabat Pj Kades juga sebagai ASN yang sering mendampingi Camat Sukodono. (ari/fan)

 

Membeber Sewa Murah TKD Tambak Desa Kalitengah (2/bersambung)

Memontum Sidoarjo – Bisa jadi kasus sewa murah TKD Tambak Desa Kalitengah akan merembet kemana-mana. Pasalnya LSM JCW Sidoarjo mencermati kasus ini sejak APBDes Desa Kalitengah direncanakan hingga tertera dalam Perdes Nomor 2 tahun 2020 tentang APBDes Desa Kalitengah.

Dalam uraian Perdes Nomor 2 tahun tahun 2020 tentang APBDes Desa Kalitengah, disebutkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kalitengah adalah Rp 84 juta. Salah satu item PAD itu adalah tambak seluas 12,3 Ha yang berada di Desa Banjarpanji, Penatarsewu dan Desa Banjarasri.

Pj Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Ahmad Imron didampingi Sekretaris Desa, Khoirul Amin melalui Kaur Perencanaan, Faridah mengatakan proses lelang TKD itu kemarin adalah kebijakan dari pimpinan desa sebelumnya.

Lelang diawali dengan kesepakatan bersama lembaga desa, kemudian ditelusuri tempat-tempat atau lokasi TKD tersebut. ”Setelah ditemukan dan ditentukan titik lokasi maupun luasnya, selanjutnya kita menentukan proses lelang dan tidak harus seketika, namun melalui proses rapat internal desa dulu,” terang Faridah.

Dengan kesepakatan itu dapat menentukan nominal. Seumpama 1 Ha lahan itu disewakan, pada umumnya harga pasaran sewa berapa. Alhasil dari luas lahan TKD Kalitengah , jumlah global sewa keseluruhannya Rp 148,5 juta.

Lebih lanjut dikatakan Faridah, menurut catatan desa nama penyewa, prosesnya juga ada semua. Satu area tambak itu disewa 1 orang dan dibuatkan surat perjanjian.

Perlu diketahui 4 obyek lahan TKD yang berupa tambak, tidak menjadi satu melainkan dipisah menjadi 4 orang. Letak tambak itu di Desa Banjarpanji ada 3, diantaranya 2 sudah yang ada menyewa dan 1 masih berupa hamparan.

Kalau TKD yang di Desa Banjarpanji itu ada 2 titik dan letaknya berbeda. 1 di ujung barat, dan 1 di ujung timur. Kemudian di Desa Penatarsewu 1, dan 1 di Desa Banjarasri.

Baca : Laku Rp 184, 5 Juta, Dibukukan Rp 84 Juta

“Keseluruhannya itu belum dibayar, hanya di DP sebesar Rp. 10 juta. Surat pemberitahuan batas akhir pembayaran, sudah dilayangkan kepada para penyewa pada 31 Agustus 2020 mendatang harus dilunasi,” katanya.

Dikatakan Faridah harga sewa per bidang tambak TKD Kalitengah per-tahun itu bervariasi. Pertimbanganya melihat luas tambak, kadar air dan kondisi tambak. Setelah melihat kondisi itu harga sewa per bidang/per tahun antara Rp. 35 juta hingga Rp. 40 juta dan jika dijumlah keseluruhannya ketemu angka Rp. 148,5 juta. (gus/fan)

 

Memontum Sidoarjo – Polsek Tanggulangin bersama Forkopimka Tanggulangin, membagi 500 masker pada warga Kampong Tangguh Semeru di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Pembagian dipimpin langsung Kapolsek Tanggulangin AKP Eka Wira Dharma Sibrani dengan mengajak masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, dan membiasakan hidup berpola bersih dan sehat, Selasa (11/08/2020) siang.

Kapolsek menegaskan setelah di-launchingnya Jatim Bermasker oleh Gubenur Jawa Timur, jajaran di Sidoarjo menindaklajuti dengan membagikan masker kepada masyarakat. Tujuananya adalah untuk menekan angka penyebaran, serta mengantisipasi dari pandemi Covid-19.

“Pada intinya kita mendisiplinkan warga, khususnya di wilayah Kecamatan Tanggulangin agar ikut andil mendisiplinkan diri untuk bermasker,” ucapnya.

Terpisah Camat Tanggulangin Sabino Mariano menjelaskan, kegiatan ini adalah bagian dari program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan di tingkat Propinsi Jawa Timur.

”Kami bersama Forkopimpka Tanggulangin, melanjutkan gerakan sehingga sampai di masyarakat tingkat bawah. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan dari Polri, TNI, Kecamatan saja melainkan elemen masyarakat seperti ibu-ibu Bhayangkari, Persit,Perangkat Desa, PKK se-Kecamatan Tanggulangin juga turut terlibat,” katanya. (gus/syn)