PDP Meningkat, Pemkab Sidoarjo Cari Tempat Perawatan Alternatif di Luar Rumah Sakit

Memontum Sidoarjo – Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini sudah mencapai 52 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sudah mencapai 178 orang dan positif (terkonfirmasi) Covid-18 ada 10 orang. Dari jumlah itu, lima rumah sakit rujukan yang ditunjuk diantaranya RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, RS Mitra Keluarga, RS Khadijah dan RS Anwar Medika diperkirakan tidak akan mampu menampung jika pasien terus bertambah. Karena itu, Pemkab Sidoarjo mencari ruang perawatan alternatif diluar rumah sakit.

“Rata-rata setiap rumah sakit rujukan hanya mampu menampung enam pasien. Selebihnya dilakukan isolasi mandiri bagi PDP dengan kondisi kesehatan yang masih baik. Sedangkan PDP yang kondisinya rentan akan dirawat di rumah sakit rujukan. Termasuk 10 pasien yang positif saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit rujukan,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman saat mendampingi Wabup Nur Ahmad Syaifuddin melakukan survei lokasi di Puskesmas Sidodadi, Kecamatan Candi, Selasa (31/3/2020).

Saat ini, kata Syaf Pemkab Sidoarjo sedang mengupayakan tempat perawatan alternatif untuk penanganan PDP yang jumlah sudah mencapai puluhan itu. Menurutnya, ada tiga tempat alternatif yang sedang dalam pengecekan. Pertama Puskesmas Sidodadi, Kecamatan Candi. Puskesmas ini kondisinya masih baru selesai dibangun dan belum dipergunakan sama sekali.

Sementara itu, usai mendapatkan penolakan warga Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, rombongan Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji dan Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf M Iswan Nusi, akhirnya menuju ke gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Kecamatan Tulangan. Di BLK ada satu gedung yang dipakai untuk asrama dan baru selesai dibangun dengan kapasitas 38 kamar tidur dan dua lantai. Tempat ini paling memungkinkan dipakai alternatif untuk penanganan pasien PDP Covid-19 di Sidoarjo.

“Tapi untuk pemakaian gedung milik kementerian tenaga kerja ini harus mendapat izin langsung dari menteri tenaga kerja. Dalam waktu dekat saya (Ketua Satgas Penganangan Covid-19 pemkab Sidoarjo) akan rapat dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti izin pemakain gedung BLK Tulangan. Karena untuk mencari solusi tempat perawatan alternatif pasien PDP di Sidoarjo, gedung BLK Tulangan ini sangat memungkinkan,” tandas Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin. Wan/yan