Sidoarjo Siap Menuju Zona Kuning

Pj Bupati Sidoarjo Yakinkan Anggota DPR RI dan FKKD

Memontum Sidoarjo – Penanganan Covid-19 di Sidoarjo menjadi program prioritas Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono. Hingga hari ini, Sidoarjo termasuk daerah yang paling banyak menegakkan disiplin protokol kesehatan. Selama operasi yustisi digelar telah mendisiplinkan 5.600 pelanggar protokol kesehatan. Jumlah ini tertinggi se Jawa Timur.

Perkembangan penanganan Covid-19 disampaikan Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono di depan Anggota DPR RI Komis XI, Indah Kurnia dan Forum Komukasi Kepala Desa (FKKD) di acara Workshop, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Sidoarjo bertema Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Covid-19 di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (13/10/2020).

“Sebelum operasi yustisi kita melakukan edukasi terlebih dahulu. Setelah kroscek ke rumah sakit ternyata dari operasi yustisi yang dilakukan secara massif berdampak pada tingkat penyebaran menurun . Hasilnya, jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan menurun. Dalam seminggu ke depan hasilnya akan kelihatan semoga Sidoarjo berubah menjadi zona kuning,” ujarnya.

Jika nanti sudah normal, kata Hudiyono kegiatan sosial jalan dan kegiatan pendidikan berjalan. Namun yang paling penting saat Covid-19 meningkatkan kompetensi pendidikan karakter (perilaku). “Nanti kalau sudah zona kuning kita bisa membuka sekolah tatap muka cukup masuk 20 persen. Disitu anak-anak teruji melaksanakan nilai-nilai karakter dan praktek. Begitu masuk kelas cuci tangan dan pakai masker, jadi pendidikan karakter itu tidak hanya teori,” imbuhnya.

Karena itu, Hudiyono minta mulai dari Camat, Lurah/Kades dan RT/RW aktif turun ke bawah dan massif bergerak bersama mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Penanganan Covid-19 di Sidoarjo juga dengan cara pendekatan spiritual. “Pendekatannya bukan hanya scene, kemarin para kiai datang mendukung untuk pencegahan Covid-19 dengan spiritual. Yakni penguatan tauhid. Jadinya seimbang,” tegasnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi menegaskan pemberian dana desa sudah dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19. Namun tujuan pemberian dana desa di masa pandemi Covid-19 untuk membantu menanggulangi dan membantu pemulihan ekonomi. “Penyerapan dana desa di Sidoarjo pada triwulan ketiga ini sudah 86 persen. Setiap desa rata-rata menerima dana desa Rp 1 miliar,” tandasnya. (wan/syn)