Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik di Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Ombudsman Perwakilan Provinsi Jatim menggelar Pekan Pelayanan Publik di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019). Ada puluhan instansi pelayanan publik yang ikuti memamerkan pelayanannya kepada masyarakat Sidoarjo.

Puluhan instansi itu sekaligus membuka pelayanan administrasi kepada masyarakat Sidoarjo. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Sidoarjo mencetak KK serta Kartu Identitas Anak. Begitu pula BPJS Kesehatan dengan yang mencetak kartu BPJS Kesehatan. Tidak ketinggalan Polresta Sidoarjo ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

LAYANAN – Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersama Ombudsman Jatim mengecek sejumlah instansi yang mengikuti pameran pelayanan publik di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (24/11/2019)

Pekan Pelayanan Publik ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim Agus Widiarta bersama anggota Ombudsman RI, Dr Ninik Rahayu tampak dalam kegiatan ini. Wakapolresta Sidoarjo, AKBP M Anggi Naulifar Siregar serta Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini turut hadir dalam acara ini.

Dalam Pekan Pelayanan Publik ini juga digelar dialog interaktif dengan narasumber Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu serta Kapolresta Sidoarjo yang diwakili Wakapolresta Sidoarjo, AKBP M Anggi Naulifar Siregar.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan Sidoarjo memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan pelayanan publik. Ini dibuktikan dengan terus-menerus membenahi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kapasitas SDM, prosedur pelayanan serta dukungan anggaran operasional pelayanan publik.

“Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sidoarjo adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP),” katanya.

Abah Ipul menjelaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat soal penyelenggaraan MPP sudah sinergi. Pada Januari Tahun 2019 lalu, diresmikan pengoperasian MPP Sidoarjo di JL Lingkar Timur. Ada 26 instansi pelayanan dengan 168 pelayanan yang ada di MPP. Tidak hanya dari instansi Pemkab Sidoarjo, tapi juga instansi kementerian dan perbankan beroperasi di MPP Sidoarjo.

“Terwujudnya MPP ini masyarakat dapat mengurus berbagai pelayanan yang diberikan Pemkab Sidoarjo dan institusi lain dalam satu tempat dan terpadu. Pelayanannya mudah, cepat, terjangkau, aman, dan bebas pungli,” imbuhnya.

Saiful Ilah memaparkan MPP Sidoarjo di JL Lingkar Timur hanya sementara. Sejatinya MPP Sidoarjo akan dibangun di Kantor Sekretariat Daerah yang bangunannya sudah tidak representatif. Namun belum mendapatkan persetujuan DPRD Sidoarjo. Jika disetujui, gedung MPP itu bakal dibangun menjadi satu dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkah Sidoarjo.

“Konsep pembangunan gedung terpadu satu atap. Sehingga kantor OPD tidak tercecer dimana-mana. Tapi menjadi satu tempat. Dengan konsep ini masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan. Selain itu, akan terwujud manajemen Pemkab Sidoarjo yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara anggota Ombudsman RI, Dr Ninik Rahayu menilai pelayanan publik yakni pelayanan pemerintah ke masyarakat. Pelayanan diberikan di semua bidang. Urusan orang sakit sampai meninggal menjadi bagian pelayanan publik. Bahkan pelayanan publik menjadi wajah kinerja pemerintah. Baik buruknya citra pemerintah, ditentukan dari pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

“Kalau pelayanan publik yang diberikan buruk, maka maladminsitrasinya tinggi. Tapi kalau pelayanannya bagus, mal administrasinya rendah maka wajah kinerja pemerintah akan baik,” ungkapnya.

Dr Ninik Rahayu menjelaskan Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik. Lembaga ini memiliki kepentingan bersama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Tujuannya agar kinerja pemerintah terus menerus stabil dan bagus. Termasuk pengawasan kepada lembaga aparat penegak hukum yang pelayanan publiknya diharapkan bagus.

“Melalui pekan pelayanan publik, kami mengajak masyarakat terus melakukan pengawasan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelayanan publik yang tidak memuaskan. Laporkan ke instansi terkait. Kalau tidak ditindaklanjuti, laporkan ke Ombudsman. Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan pelayanan publik penting sekali melibatkan masyarakat,” paparnya.

Dalam pelayanan publik, kata Ninik kunci keberhasilan pelayanan pemerintah. Yakni mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kinerja pemerintah itu sendiri diharapkan terus-menerus memiliki keinginan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik.

“Sampai hari ini Pemprov Jatim khususnya Sidoarjo terus menerus mengupayakan pelayanan publik menjadi lebih baik,” pintahnya.

Selain itu, Ninik Rahayu menjelaskan saat ini masih ada tiga kabupaten di Jatim yang sangat tinggi dilaporan masyarakat. Laporan itu terkait perizinan. Yakni Kabupaten Jember, Bojonegoro dan Kabupaten Madiun. “Ketiga kabupaten ini pelayanan perizinannya belum satu pintu. Proses pelayanan perijinannya masih rumit. Kami berharap Sidoarjo bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain soal pelayanan perizinan. Laporan ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur agar kabupaten kota dibina dan memberikan respon cepat atas pembangunan,” tandasnya. Wan/yan