Seven Gab Sidoarjo Bongkar Mark Up Sembako Covid-19 Rp 4 M, Kirim Somasi Sebelum Lapor Polisi (3/habis)

Memontum Sidoarjo – Anggota LSM Seven Gab (Gabungan 7 LSM ) Sidoarjo akhirnya mengambil langkah hukum. Itu setelah Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo selaku pemilik anggaran dan rekanan yang belanja sembako pra sejahktera terdampak covi-19 menutup diri ketika diajak komunikasi.

Perlakuan itu tidak saja kepada LSM selaku pengontrol kebijakan pemerintah, kepada anggota DPRD Sidoarjo juga demikian. Ketua Panitia Kerja (Panja) Penanggulangan Covid-19 DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menduga jika belanja pengadaan paket sembako itu ada dugaan penggelembungan harga.

KOMPAK – Anggota LSM Seven Gab Sidoarjo menggelar pertemuan menyikapi selisih harga bantuan sembako warga pra sejahtera terdampak covid -19 .(ari)

Anggota Panja Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo sudah menghitung nilainya tidak lebih dari Rp 125.000 per paket. “Makanya kemarin pihak Dinas Sosial (Dinsos) sudah diundang untuk diminta klarifikasi ke dewan. Tapi tidak datang. Kami menduga ada penggelembungan harga itu,” ungkapnya, Selasa (21/4/2020).

Tindakan yang dilakakukan oknum Dinas Sosial in menjadi tanda tanya mengapa mereka tak mau diklarifikasi. Menyikapai hal itu Koordinator LSM Seven Gab Achmad Sugito didampingi juru bicara Suryanto akan berkomunikasi dengan pihak lain untuk membuktikan dugaan penggelembungan harga bantuan sembako untuk warga pra sejahtera.

“ Setelah kami hitung satu persatu, dari paket sembako senilai Rp 150.000/ paket, nilai riilnya tak lebih dari Rp 120.000/paket. Ini berarti ada selisish Rp 30.000/per paket. Selisih inilah sedang kami dalami. Ini perbuatan pidana korupsi atau kesalahan administrasi,” ungkapnya.

Dari selisih harga Rp 30.000/paket itu jika dikalikan 135.572 maka ketemu angka Rp 4.067.160.000. “Selisih nilai inilah yang kami telusuri. Langkah awal kami melakukan konfirmasi ke Dinsos Pemkab Sidoarjo sebagai pelaksana penyaluran bantuan pra sejahtera,” katanya.

Namun karena tak kunjung mendapat jawaban, LSM Seven Gab akan menempuh langkah hukum untuk mebuktikan dugaan terjadinya penggelembungan harga sembako kepada warga pra sejahtera. “ Kami akan bersurat kepada Pj Bupati Sidoarjo,” katanya.

Sambil menunggu jawaban dari Bupati, pihaknya juga mengirim surat kepada Kabulog untuk menanyakan harga Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako ). Hal ini dilakukan kerena Bulog merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengontrol harga Sembako.

Patokan harga sembako dari Bulog itu, lanjut Suryanto nantinya akan dibuat sebagai patokan untuk menghitung harga paket sembako yang diestimasi hanya Rp 120.000/paket.

BACA :

• Seven Gab Sidoarjo Bongkar Mark Up Sembako Covid -19 Rp 4 M, Harusnya Diterima 135.572 Keluarga Pra Sejahtera (1/bersambung)
• Seven Gab Sidoarjo Bongkar Mark Up Sembako Covid-19 Rp 4 M, Pelototi Nilai Selisih Harga Sembako (2/bersambung)

Suryanto menyebut selisih harga sembako yang dibagikan kepada warga pra sejahtera itu tidak wajar. Mestinya jika merujuk Perpres tentang pengadaan barang dan jasa selisih harga itu tidak boleh lebih dari 10 persen dari nilai paket .

”Kami berfikir realistis, karena proyek itu dikerjakan oleh rekanan mereka ini harus mendapat keuntungan. Tetapi kalau keuntungan itu diatas nilai kewajaran akan bersinggungan dengan parat penegak hukum,” tuturnya. (ari/fan/yan)