BHS Siapkan Transportasi Semi Massal, Terkoneksi ke 18 Kecamatan dan 353 Desa di Sidoarjo

Memontum Sidoarjo – Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) berencana menyiapkan sarana transportasi semi massal untuk Sidoarjo yang terintegrasi dengan maksimal. Sarana transportasi semi massal ini, selain terhubung antar sejumlah pelosok desa dan kecamatan di Sidoarjo juga memberikan jaminan tepat waktu, menjamin keselamatan penumpang serta memberikan kenyamanan.

Transportasi semi massal yang menghubungkan berbagai wilayah di Sidoarjo itu penting sebagai feeder atau pengumpan baik massal maupun supermassal berupa bus dan kereta api yang menghubungkan 4 kota metropolitan di sekitarnya. Diantaranya Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan.

“Sidoarjo membutuhkan transportasi publik semi massal untuk wilayah kota dan kecamatan sampai ke desa yang terhubungkan dengan transportasi massal maupun transportasi super massal. Transportasi semi massal itu akan menghubungkan 353 kelurahan/desa di 18 kecamatan di Sidoarjo,” ujar Bambang Haryo Soekartono usai naik sejumlah angkot keliling Sidoarjo sambil membagi sembako dampak Covid-19 untuk para sopir angkot, Senin (18/5/2020).

Bagi Bambang yang juga mantan anggota DPR RI Komisi V ini, semua transportasi publik di Sidoarjo harus terkoneksi. Bahkan transportasi publik itu koneksifitasnya harus mampu menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan desa di Sidoarjo yang saat ini vakum. Bahkan juga akan terkoneksi dengan sarana transportasi massal lainnya seperti bus dan Kereta Api (KA).

“Transportasi massal harus hidup dan bisa memberi keuntungan kepada pemilik modal/usaha transportasi serta bisa menutup biaya operasional dan mendapatkan keuntungan yang wajar sekitar 10%. Bukan seperti saat ini antara transportasi semi massal dan massal saling mematikan tidak saling mendukung. Tugas pemerintah daerah bisa memberikan iklim usaha yang baik pada transportasi publik bila pendapatannya menurun dibawah biaya operasional maka pemerintah wajib menyiapkan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO). Subsidi PSO bisa diberikan pada lintasan trayek komersial guna menjamin ketersediaan alat transportasi yang tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat dan juga jaminan keselamatan serta jaminan kenyamanan bagi sarana transportasi publik tersebut,” imbuhnya.

BHS menilai keselamatan bagi nyawa publik nilainya tidak terhingga bahkan jauh diatas anggaran APBD Sidoarjo yang besarannya sekitar Rp. 5,3 Triliun.

Sehingga bila ada suatu usulan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan transportasi publik tersebut, bisa diberikan subsidi seperti halnya BHS menyambut baik kebijakan Dinas Perhubungan bersama DPRD Sidoarjo yang menjanjikan memberikan subsidi Rp. 2 miliar guna melancarkan transportasi siswa/siswi atau pelajar yang ada di wilayah Sidoarjo dengan gratis.

Sehingga akan menambah kemampuan dari transportasi publik semi massal (angkot/line) untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Tetapi sayang hingga saat ini program tersebut belum terealisasi dan anggaran belum turun.

Kami berharap DPRD dan Dinas Perhubungan bisa merealisasikan subsidi tersebut agar keberlangsungan transportasi dalam menjamin ketersediaan transport yang tepat waktu dan keselamatan kenyamanan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo.

Tetapi apabila ini belum direalisasikan hingga berlarut larut, maka ketika saya diberi amanah sebagai Bupati akan merealisasikan subsidi tersebut sesegera mungkin.

Karenanya setiap mode transportasi massal yang kesulitan harus disubsidi. Karenanya BHS menyambut baik para pengemudi angkot diberi janji jaminan Rp 2 miliar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan DPRD Sidoarjo. Semua angkot dijadikan sarana transportasi yang mengantar dan menjemput siswa ke sekolah.

“Tapi, sayang sampai sekarang program itu belum terealisasi dan anggarannya belum turun. Kami minta DPRD dan Dishub agar menjamin keselamatan nyawa publik, ketepatan waktu dan kenyamanan demi kepentingan masyarakat Sidoarjo. Kalau belum bisa nanti kalau saya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo bakal kami realisasikan dengan baik,” tegasnya.

Saat ini transportasi publik semi massal ( angkot/line) di Sidoarjo, belum bisa mendapatkan keuntungan yang wajar dan bahkan sering merugi. Padahal mereka punya tanggungan untuk mengganti sparepart (onderdil) tepat pada waktunya untuk menjamin ketersediaan transportasi yang layak.

“Pemerintah juga harus menjamin keseimbangan supply dan demand yakni penyedia transportasi dan pengguna transportasi harus ada keseimbangan. Maka jumlah armada harus disesuaikan dengan jumlah konsumen yang membutuhkan transportasi tersebut. Bahkan pengusaha transportasi harus ada keuntungan minimal 10 persen agar tercipta sarana transportasi yang nyaman dan menjamin keselamatan,” ungkapnya.

Begitu juga dengan bahan bakar terutama solar. Saat harga bahan bakar mentah dunia mencapai nol, maka harga BBM solar harus diturukan. Apalagi, saat ini Singapura dan Malaysia harga BBM sudah mencapai seharga Rp 2.600 hingga Rp 3.200 per liter. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga solar dan premium di Indonesia. Padahal solar dan premium Indonesia itu disubsidi.

“Tugas pemerintah mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina agar segera menyesuaikan harga BBM sebenarnya untuk meringankan biaya BBM bagi transportasi publik massal dan semi massal. Bila harga sebenarnya subsidi solar Rp 1.000 per liter dan premium Rp 1.500 per liter maka selayaknya harga BBM nasional Rp 3.000 sampai 3.500,” urainya.

Sementara salah seorang pengusaha transportasi Sidoarjo, M Djunaidi mengaku pengusaha transportasi di Sidoarjo sering merugi. Akibatnya dirinya yang sebelumnya memiliki 15 angkot kini tinggal 4 angkot saja. Karena terlanjur menanam saham di Sidoarjo tapi pengusaha tersebut juga menginginkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menjamin operasional armadanya.

“Karena itu, kami pengusaha dan sopir angkot Sidoarjo mendukung program pemerintah untuk angkot digunakan sarana transportasi pelajar, pegawai dan para karyawan pabrik di Sidoarjo. Itu sudah kami sampaikan ke Dishub dan DPRD Sidoarjo tapi belum ada realisasi. Sekarang angkot di Sidoarjo untuk menutup setoran saja susah. Makanya banyak pengusaha angkot di Sidoarjo mati kutu,” tandas warga Desa Wedoro Klurak, Kecamatan Candi, Sidoarjo ini. Wan/yan