Pemerintahan

Data Warga Miskin di Sidoarjo Masih Amburadul, Dinsos Bentuk Tim Verval Independen

Diterbitkan

-

HEARING - Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori memimpin rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) di Ruang Rapat DPRD Sidoarjo soal validasi data warga miskin, Senin (8/6/2020)
HEARING - Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori memimpin rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) di Ruang Rapat DPRD Sidoarjo soal validasi data warga miskin, Senin (8/6/2020)

Memontum Sidoarjo – Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat (hearing) bersama Dinas Sosial (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) di ruang Rapat DPRD Sidoarjo, Senin (8/6/2020). Rapat ini membahas soal Verifikasi dan Validasi (Velval) data warga miskin di Sidoarjo.

Dalam hearing ini disepakati untuk membentuk Tim Verifikasi Validasi (Verval) masyarakat kurang mampu terdiri dari Dinsos, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo serta tim ahli dari Perguruan Tinggi. Ini menyusul, data yang digunakan saat ini masih cenderung amburadul baik BPNT, PKH dan DTKS.

Kepala Dinsos Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan tim gabungan independen ini untuk mencari data yang benar-benar sesuai indikator kemiskinan. Klasifikasi penilaian masyarakat kurang mampu ini, berdasarkan kolaborasi indikator kemiskinan dari beberapa Kementrian.

“Rencananya, tim ini bakal bekerja secara independen. Kalau tidak sesuai dengan indikator kemiskinan akan dicoret. Artinya penilaian dilakukan secara objektif,” ujar Tirto Adi seusai rapat di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (8/6/2020).

Advertisement

Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini, mengungkapkan data yang akan disesuaikan ini bukan hanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akan tetapi semua data kemiskinan dari tingkat desa (kelurahan) dan data yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.

“Penggunaan data terpadu ini tidak hanya untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial terdampak covid-19. Tetapi akan dijadikan acuan data penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) dalam beberapa tahun kedepan. Data ini sebagai acuan Pemkab Sidoarjo dalam menyiapkan program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo. Karena verval dalam pendataan ini sesuai dengan fakta di lapangan,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori mengaku mendukung usulan pembentukan tim verifikasi validasi data masyarakat miskin. Menurutnya penyesuaian data ini agar bantuan dari Pemkab Sidoarjo dan dari bantuan lainnya bisa tepat sasaran.

“Kami akan siap mendorong program ini Dinsos ini. Temasuk kesiapan anggaran dalam mensukseskan program ini,” tandas politikus senior PKB Sidoarjo ini. Wan/yan

Advertisement

 

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas