Pemerintahan

Hearing Dewan dan LSM, Bahas Proyek Molor, Silpa, Premi hingga Dana Operasional Inspektorat

Diterbitkan

-

HEARING - Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo menggelar hearing bersama perwakilan gabungan LSM (Seven Gab) di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo membahas mulai Silpa, Premi hingga pembangunan RSUD Barat, Rabu (18/12/2019)
HEARING - Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo menggelar hearing bersama perwakilan gabungan LSM (Seven Gab) di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo membahas mulai Silpa, Premi hingga pembangunan RSUD Barat, Rabu (18/12/2019)

Memontum Sidoarjo – Sejumlah perwakilan LSM Gabungan (Seven Gab) mendatangi kantor DPRD Sidoarjo, Rabu (18/12/2019). Mereka mengikuti hearing bersama sejumlah anggota Komisi C, Badan Anggaran (Banggar) dan sejumlah pimpinan dewan.

Dalam hearing itu, terungkap soal sejumlah permasalahan di Sidoarjo. Yakni mulai soal proyek fisik banyak yang belum selesai (molor), Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), premi yang dititipkan di Bank Jatim, dana operasional inspektorat hingga soal rencana pembangunan RSUD Barat.

“Seharusnya dalam pembahasan seperti ini dilibatkan dan diajak Sekda Sidoarjo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo. Karena kalau tanpa Sekda dan BPKAD seperti ini, buntuh membahas soal premi. Begitu juga soal Silpa maupun anggaran operasional inspektorat,” terang salah seroang koordinator LSM Seven Gab, Suryanto di ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (18/12/2019).

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno menjelaskan pihaknya siap menggandeng LSM untuk turut mengawasi pembangunan di Sidoarjo. Bahkan Ketua Fraksi PDIP ini mengaku siap menggelar sidak, meski tanpa SPPD.

Advertisement

“Kami mengakui banyak pekerjaan fisik di lapangan yang amburadul. Karena itu, Komisi C siap mengajak LSM bergabung mengawasi sejumlah proyek fisik itu,” ungkapnya.

Sedangkan soal Silpa, anggota Fraksi PKB, Saiful Maali menegaskan besaran Silpa baru bisa diketahui setelah berakhirnya tahun pekerjaan atau pada Januari 2020 mendatang. Menurutnya, meski per Oktober Tahun 2019 ini, Silpa itu berkisar pada angka Rp 850 miliar.

“Kami bersama-sama akan menunggu besaran Silpa itu pada masa tutup anggaran,” tegasnya.

Sementara soal dana operasional inspektorat, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan menilai menjadi hal baru yang diterimanya selaku pimpinan dewan. Pihaknya bakal segera menelusuri kebenaran soal dana operasional itu.

Advertisement

“Hasil hearing kali ini, akan kami agendakan hearing bersama OPD dan Sekda. Karena bila perlu dikoreksi dan direvisi,” tandas politisi Gerindra ini.

Sementara dalam hearing yang berlangsung hampir 1 jam itu, akhirnya ditutup dengan agenda pertemuan lanjutan yang belum ditentukan waktunya. Dalam hearing ini, selain Kayan diikuti Suyarno (Ketua Komisi C/PDIP), Anang Siswandoko (Wakil Ketua Komisi C/Gerindra), Sekretaris Komisi C, Saiful Ma’ali (PKB), anggota Komisi C, M Nizar (Golkar), Vike Widya Asroni (PKS), Nurhendriyati Ningsih (Nasdem), Wijono (PDIP), Moesowimin (PAN), M Dhamroni Cudlori (PKB), Hamzah Purwandoyo (PKB), dan Iswahyudi (PKB). Wan/yan

 

Advertisement
Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas